OJK dorong perusahaan pembiayaan genjot kredit sektor produktif

Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mendorong perusahaan pembiayaan untuk terlibat menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif. Itu diharapkan bisa menutup celah kebutuhan pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan ekonomi yang ditinggalkan oleh perbankan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengatakan sejumlah negara maju telah memanfaatkan industri keuangan nonbank, terutama perusahaan asuransi dan dana pensiun, untuk mendapatkan pendanaan jangka panjang. Atas dasar itu, OJK bertekad untuk merevitalisasi industri asuransi, dana pensiun, serta perusahaan pembiayaan agar bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan jangka panjang.

"Dengan demikian kami mengartikan, jika ini bisa diwujudkan, rasanya industri keuangan nasional boleh dikatakan menjadi lebih kontributif," kata Muliaman saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR-RI, Jakarta, Selasa (17/9) malam.

Beberapa inisiatif dilakukan OJK adalah mengubah regulasi untuk lebih membuka ruang bagi industri keuangan memperbaiki kinerja masing-masing. Termasuk, perbaikan regulasi di perusahaan pembiayaan yang selama ini hanya membiayai kredit konsumtif, semisal kredit kendaraan atau perumahan.

"Kami akan mendorong agar perusahaan pembiayaan juga mampu berikan kredit produktif sehingga bisa memberikan pembiayaan jangka panjang," katanya.

Dia menjelaskan, perusahaan pembiayaan mampu menyediakan dana jangka panjang. Mengingat, mereka mendapatkan pendanaan bukan dari simpanan dana masyarakat, semisal deposito atau tabungan. Melainkan, menerbitkan surat berharga di pasar modal yang umumnya berdurasi panjang.

"Saya kira kalau nanti lembaga keuangan ini mampu memberikan pembiayaan terhadap eksportir atau produk-produk kompetitif di level internasional Ini akan memperbaiki isu-isu terkait ketidakseimbangan tadi."

Dolfie O.F Palit, Anggota Komisi XI DPR-RI, meminta agar sejumlah target OJK membawa industri keuangan lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional dijadikan sebagai indikator kerja utama. Dengan demikian, parlemen memiliki pedoman jelas untuk mengukur kinerja lembaga superbodi itu.