OJK desak DPR bahas UU mangkrak, termasuk redenominasi
Merdeka.com - Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menilai, pekerjaan rumah anggota legislatif periode 2014-2019 tidak sedikit. Salah satunya adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi.
"Iya, redenominasi, timnya sudah dibentuk. Restoran-restoran sudah mulai pakai puluhan (hilangkan tiga 0 di belakang)," kata Muliaman di Jakarta, Rabu (9/4).
Menurutnya, PR yang juga musti segera diselesaikan oleh wakil rakyat periode lima tahun mendatang tak hanya redenominasi, melainkan masih banyak lagi UU menyangkut sektor ekonomi.
"Banyak ya, Undang-Undang BI misalnya," imbuh Muliaman.
Sebelumnya, DPR menargetkan pembahasan Undang-Undang penyederhanaan atau perubahan harga mata uang Rupiah atau yang dikenal dengan sebutan Redenominasi tahun ini.
"Kita sepakati pembentukan pansus-pansus," kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Ruang Paripurna DPR RI, Selasa (25/6).
Anggota Pansus Perubahan Harga Rupiah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Anna Mu'awanah mengatakan, setelah pengesahan pansus oleh DPR, langkah awal adalah membentuk struktur pansus, yakni ketua dan wakil ketua.
"Habis ini kita akan rapat lagi untuk memilih ketua dan wakil ketua. Diharapkan sebelum reses, segera lah, sebelum akhir Juli ini," kata Anna.
Undang-undang redenominasi sendiri diharapkan selesai sebelum masa jabatan para anggota DPR selesai tahun depan. "Kita harapkan Undang-undang bisa selesai sebelum masa jabatan kita selesai, sebelum pemilu 2014 nanti," tutur Anna.
Keseluruhan anggota pansus terdiri dari 30 orang anggota DPR dari berbagai fraksi. Daftar nama-nama anggota panitia khusu rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah (redenominasi) DPR RI adalah sebagai berikut:
Partai Demokrat:
1. Andi Rahmat
2. Supomo
3. I Wayan Sugiana
4. Vera Febyanthy
5. Saidi Butar Butar
6. Amin Santono
7. Ahmad Mustain Syafi'ei
8. Paiman
Partai Golkar:
1. Ebrown Lubuk
2. Emil Abeng
3. Dito Ganinduto
4. Kamaruddin Sjam
5. Edwin Kawilarang
6. Edison Betaubun
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:
1. Ismayatun
2. Arif Budimanta
3. Dolfie OFP
4. I G Agung Rai Wirajaya
5. Heri Akhmadi
Partai Keadilan Sejahtera:
1. Ecky Awal Muchram
2. Zulkieflimansyah
3. Memed Sosiawan
Partai Amanat Nasional:
1. Ismet Ahmad
2. Muhammad Hatta
Partai Persatuan Pembangunan:
1. Mustofa Assegaf
2. Zaini Rahman
Partai Kebangkitan Bangsa:
1. Anna Mu'awanah
2. Jazilul Fawaid
Partai Gerindra:
1. Sadar Subagyo
Partai Hanura:
1. Nurdin Tampubolon
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Baca SelengkapnyaOJK menyebut ada tiga pihak yang dikenakan kewajiban dalam pelaporan kepemilikan saham atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka.
Baca SelengkapnyaPurbaya menilai, jika OJK melakukan pemangkasan dari 1.500 BPR menjadi 1.000 BPR dalam waktu serentak, dia lebih mengkhawatirkan pihak OJK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca SelengkapnyaProgram rekrutmen ini akan menerima calon karyawan dari beragam latar pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan OJK.
Baca SelengkapnyaSecara keseluruhan, pertumbuhan BPR di Indonesia masih bagus. Namun masih terdapat beberapa BPR yang bermasalah.
Baca SelengkapnyaDiharapkan setiap TPAKD dapat memiliki unit-unit Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tersebar, terdekat, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaKPK belum membeberkan nama-nama tersangka dimaksud.
Baca Selengkapnya