Nota Keuangan RAPBN 2019: Defisit anggaran diprediksi Rp 21,7 triliun

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 2019 dalam sidang bersama DPR, Kamis (16/8). Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa APBN adalah uang rakyat yang harus dijaga bersama dan dimanfaatkan untuk kebutuhan rakyat di masa sekarang maupun generasi masa depan.

Karena itu, pengelolaan APBN harus dilaksanakan secara akuntabel. "Defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB akan tetap dikendalikan dalam batas aman, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara," ujar Presiden Jokowi.

Di masa akhir pemerintahan Jokowi-JK, dia berjanji mengelola utang dengan lebih berhati-hati. Untuk mengurangi risiko dan biaya besar, penggunaan APBN harus dilakukan secara lebih produktif untuk program pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta pembangunan daerah.

Dalam postur RAPBN 2019, Pemerintah mengklaim mengambil kebijakan fiskal ekspansif dalam rangka mendorong ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan. Ini dilakukan dengan cara berhati-hati dalam menjaga kesinambungan fiskal.

"Ini ditunjukkan dengan defisit APBN yang semakin kecil dari 2,59 persen terhadap PDB pada tahun 2015 menjadi sekitar 2,12 persen pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 akan diturunkan menjadi 1,84 persen," jelasnya.

Pemerintah memaparkan keberhasilan perbaikan kebijakan fiskal yang ditunjukkan dengan defisit keseimbangan primer. Pada APBN 2015, defisit anggaran berada di angka Rp 142,5 triliun. Turun menjadi Rp 64,8triliun pada tahun 2018

"Terus diarahkan lebih rendah lagi menuju defisit Rp 21,7 triliun pada tahun 2019," tegasnya.

Selain penurunan defisit, untuk mengendalikan tambahan utang, Pemerintah juga melakukan pengurangan pembiayaan anggaran dalam tahun 2019 sebesar 5,4 persen. Menurut Kepala Negara, pengendalian ini konsisten dilakukan sejak tahun 2018. Di mana pemerintah mengurangi pembiayaan sekitar 14,3 persen.

"Dengan defisit APBN serta defisit keseimbangan primer yang makin kecil, dengan peningkatan pendapatan yang realistis, dengan belanja yang makin berkualitas dan tepat sasaran, serta pembiayaan yang prudent dan produktif, maka APBN diharapkan akan semakin sehat, adil, dan mandiri."