Newmont cabut gugatan arbitrase pada pemerintah
Merdeka.com - PT Newmont Nusa Tenggara menyatakan telah mencabut gugatannya pada badan arbitrase internasional. Pengajuan gugatan perusahaan asal Amerika Serikat ini disebabkan pelarangan ekspor tambang oleh pemerintah.
Newmont mengungkapkan bahwa pencabutan gugatan ini dilakukan usai pemerintah bersedia membuka pintu negosiasi. "Negosiasi ini diharapkan akan berbuah perjanjian kesepahaman untuk keamanan keberlangsungan bisnis di Tanah Air," tulis Newmont dalam situsnya, kemarin.
Newmont sendiri berjanji akan mendukung seluruh kebijakan pemerintah, kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan tim kuasa hukum untuk menghadapi PT Newmont Nusa Tenggara di Badan Arbitrase Internasional.
Berdasarkan rapat dipimpin Menko Perekonomian Chairul Tanjung , disetujui pembentukan tim teknis untuk melayani gugatan tersebut dipimpin Kepala BKPM Mahendra Siregar. Tugasnya dalam beberapa hari ke depan memilih kuasa hukum yang mewakili pemerintah di ICSID.
"Tim teknis ini diketuai Kepala BKPM dibantu wamen ESDM, sesmenko perekonomian, dibantu pejabat kejagung dan Kemenkum HAM untuk melakukan langkah-langkah yang perlu diambil, pertama adalah penunjukan kuasa hukum pemerintah Indonesia," kata Menko selepas rapat di Kementerian Keuangan.
Penunjukan kuasa hukum ini sekaligus mengirim sinyal pada Newmont untuk tidak macam-macam pada Pemerintah RI.
"Kalau kita sudah menunjuk lawyer, artinya kita mau bilang don't play the game with our country (jangan main-main dengan negara kami). Kita selalu siap menghadapi apapun," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun
Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.
Baca SelengkapnyaCak Imin: Enggak Perang, Kenapa Banyak Utang Beli Alat Perang?
Lebih baik negara meminjam uang untuk membeli alat-alat pertanian.
Baca SelengkapnyaKPU Bantah Ada Hasil Hitung Suara Pemilu di Luar Negeri Sebelum 14 Februari
Pemungutan suara di luar negeri berjalan lebih dulu namun, penghitungan dibarengi dengan di dalam negeri
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jenis Pelanggaran Pemilu dan Cara Melaporkannya, Perlu Diketahui
Pelanggaran pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan umum suatu negara.
Baca SelengkapnyaKrisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaPertamina Patra Niaga Siap Salurkan BBM Subsidi Sesuai Kuota Pemerintah
Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading
Baca SelengkapnyaKedekatan Jokowi Saat Temui Ibu Nasabah PNM dari Magelang
Jokowi juga mengapresiasi pencapaian PNM yang mencapai telah mencapai target pada 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaMenguak Situs Batu Megalitik Pasemah, Lanskap Peradaban Sumatra Selatan di Lereng Gunung Dempo
Kepercayaan orang-orang sekitar pun tumbuh dan mengakar kuat di benak mereka jika merusak salah satu peninggalan sejarah tersebut, maka dia akan menerima nasib
Baca Selengkapnya