Nekat beroperasi, Freeport bikin masalah baru

Merdeka.com - Aktivitas di kawasan tambang emas Freeport di Tembagapura sudah dihentikan sementara sejak 14 Mei lalu. Tragedi longsornya gua Big Gosan, di tambang Freeport, Tembagapura yang menewaskan 28 orang, memaksa Freeport menghentikan seluruh kegiatan penambangannya.

Penutupan kawasan tambang emas terbesar di Indonesia itu dilakukan untuk proses evakuasi sekaligus investigasi. Proses evakuasi korban yang tertimbun longsor sudah tuntas. Namun, bukan berarti Freeport bebas membuka kembali aktivitas pertambangannya. Sebab, proses investigasi untuk mengetahui penyebab longsor masih dilakukan hingga saat ini.

Tujuh orang tim investigasi independen yang terdiri 4 orang pakar dalam negeri serta 3 orang pakar asing, diberi target menyelesaikan investigasi dalam kurun waktu 60 hari. Artinya, selama 2 bulan Freeport tidak bisa berproduksi.

Lagi-lagi, ketidaktegasan pemerintah menghukum Freeport membuat perusahaan ini tidak takut untuk menjalankan kembali aktivitasnya. Terlebih, pemerintah sempat berucap bahwa perusahaan asing itu boleh melakukan aktivitas lagi secara terbatas di area terbuka. Asalkan telah mendapat lampu hijau dari inspektorat jenderal pertambangan kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Pernyataan itu seolah menjadi angin segar bagi perusahaan yang berpusat di Kota Phoenix, Amerika Serikat ini. Benar saja, Direktur Freeport Indonesia Rozik B. Soetjipto menuturkan, dalam waktu dekat, Freeport akan kembali dibuka dan kembali beraktivitas. Padahal, belum jelas apakah sudah ada izin dari pemerintah atau belum.

"Dalam 2 atau 3 hari ini kita akan mulai produksi tapi tidak mencapai 140.000 ton," ujar Rozik.

Ketika dikonfirmasi, Menteri ESDM Jero Wacik justru menampik telah memberi persetujuan bagi Freeport untuk kembali beraktivitas. Jero Wacik menegaskan, Freeport belum boleh beroperasi sampai hasil investigasi atas peristiwa longsor di tambang bawah tanah selesai dilakukan.

"Sebelum ada hasilnya, belum final, tidak boleh beroperasi dulu. Terutama yang underground (bawah tanah). Dia harus lapor ke saya. Kalau belum ada laporan enggak boleh beroperasi," kata Jero Wacik.

Jika belum mengantongi izin dari pemerintah namun Freeport tetap nekat beroperasi, maka perusahaan asing itu benar-benar membuat masalah baru. Pasca tragedi longsor, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Freeport tidak nekat memaksakan kehendak. Jangan sampai ada jatuh korban lagi karena Freeport memaksakan kehendak untuk beroperasi.

"Kalau mau buka (kembali aktivitas) harus pertimbangkan faktor keselamatan," ujar Satya kepada merdeka.com, Rabu (29/5) malam.

Dia menegaskan, lokasi pertambangan yang berada di bawah tanah, memiliki risiko yang besar. Jika Freeport mengabaikan faktor keselamatan, potensi terjadinya lagi longsor masih dimungkinkan.

"Freeport tambangnya di bawah tanah, penuh risiko," katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga harus tegas dalam mengambil sikap kepada Freeport. Pemerintah jangan membela kepentingan bisnis dan mengabaikan faktor keselamatan yang wajib dipenuhi.

"Pemerintah kan punya instrumen untuk mengecek dan punya standarnya," ucapnya.