Negosiasi pemerintah-Freeport jadi bukti pertaruhan iklim bisnis Indonesia

Merdeka.com - Anggota DPR RI Komisi VII Fadel Muhammad mengatakan, pemerintah harus hati-hati dalam menanggapi surat penolakan dari Ceo Freeport McMoran Inc Richard C Adkerson pada 28 September 2017.

Menurutnya, hal tersebut perlu diantisipasi oleh pemerintah melalui kebijakan yang tepat. Sehingga tidak menjadi preseden buruk bagi iklim bisnis di Indonesia.

"Proposal yang ditawarkan pemerintah Indonesia tidak mencerminkan diskusi sebelumnya dan semangat win-win solution. Divestasi 51 persen saham diselesaikan paling lambat 31 Desember 2018, dijawab Freeport dengan menyatakan tidak ada kewajiban divestasi saat ini jika mengacu ke kontrak karya PT Freeport," kata Fadel, dalam sebuah acara seminar di Hotel Aryadutha, Rabu (11/10).

Dia memandang kemelut yang terjadi antara pemerintah dengan Freeport bisa merusak iklim investasi di Indonesia. Padahal, Indonesia sudah mendapat peringkat laik investasi atau Investment Grade pada 20 Juli 2017 lalu. Di lain pihak, Freeport juga harus bertanggung jawab dengan pemegang saham di AS.

"Sorotan luar negeri dan internasional menyorot kita terkait masalah Freeport. Kalangan bisnis luar ingin tahu negosiasi ini sampai mana.Dinamika Freeport Indonesia yang berkembang saat ini terkait pada diterbitkannya PP No 1/2017 perlu dicermati dengan bijak," imbuhnya.

Fadel menjelaskan, investasi menuntut integrasi kebijakan yang mampu mewujudkan 3C yakni certainty, clarity, dan consistency di bidang fiskal, karena keputusan investasi juga bergantung pada kebijakan probisnis, lingkungan bisnis yang kompetitif, stabilitas politik dan regulasi, kejelasan dan kepastian hukum, serta kebijakan fiskal yang menjadi faktor penentu besaran investasi dan tingkat imbal hasi.

"Pada prinsipnya, investor membutuhkan jaminan kepastian akan iklim bisnis dan investasi di masa mendatang (fiscal stabilization Clause), karena akan berinvestasi dalam jumlah yang sangat besar dan jangka waktu yang panjang," pungkasnya.