Negara suaka pajak masih ogah membuka diri

Merdeka.com - Upaya Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk mengakhiri era tax havens atau negara suaka pajak menemui batu sandungan. Sejumlah wilayah di bawah yurisdiksi Inggris atauBritish Overseas Teritories (BOT) masihberkeras menolak meneken perjanjian keterbukaan informasi terkait kepemilikan perusahaan.

Padahal, keterbukaan itu dinilai menjadi kunci memberantas pencucian uang dan penghindaran pajak di tax havens.

Penolakan ini jelas membebani David Cameron yang bakal menggelar konferensi antikorupsi, kamis mendatang. Gelaran itu akan dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara.

Diantaranya, Presiden Nigeria Muhammadu Buhari, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, Presiden Kolombia Juan Manuel Santos.

Kemudian, Perdana Menteri Malta Joseph Muscat, Menteri Luar Negeri Argentina Susana Malcorra, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry. Sementara Rusia akan mengirim Oleg Syromolotov, mantan petinggi dinas intelijen (FSB).

Adapun BOT yang menyatakan bakal hadir baru Cayman Islands. Sedangkan British Virgin Islands, notabene menjadi tempat dari separuh perusahaan yang dirancang Mossak Fonseca, belum menyatakan keikutsertaannya.

Beberapa pekan terakhir, Inggris memang gencar menekan pemimpin BOT untuk menyepakati perjanjian pertukaran informasi diantara wilayah yurisdiksi. Selain Inggris, inisiatif ini juga didukung Jerman, Perancis, Spanyol, Italia, dan 15 negara lain.

Pertukaran informasi ini memungkinan aparat pajak mengakses informasi dan menjalankan investigasi dugaan kejahatan keuangan. Sejauh ini, skema tersebut telah disetujui BOT kecil, semacam, Anguilla, Montserrat, Gibraltar, dan Isle of Man.

Jeffrey Sachs, ekonom cum penasehat Sekjen PBB Ban Ki-Moon, mengatakan Inggris dan Amerika Serikat harus memimpin upaya pengakhiran era tax havens.

"Jika Inggris dan AS bersama Uni Eropa dalam konferensi mendatang bersepakat era tax havens sudah cukup, maka akan ada perubahan fenomenal dalam waktu cepat," katanya, seperti diberitakan Guardian, kemarin.

Namun, disisi lain, dia juga pesimistis pemberantasan tax havens bisa dilakukan dengan mudah.

"Saya menduga bahwa negara-negara ini bisa berbuat banyak. Pebisnis di London, Wall Street bakal berjuang agar lubang ini tetap terbuka," katanya.

"Sistem ini sudah terlalu lama menimbulkan kenyamanan buat orang kaya dan penguasa." (mdk/yud)