Mungkinkah terjadi kelangkaan BBM?

Merdeka.com - Tahun ini, pemerintah dan DPR sepakat mengalokasikan kuota subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar 40 juta kilo liter. Hingga Agustus realisasi dari kuota tersebut sudah mencapai 29,32 juta kilo liter. Dengan empat bulan waktu tersisa, kuota yang ada diperkirakan tidak akan mampu mencukupi kebutuhan.

PT Pertamina (Persero) menyatakan konsumsi subsidi BBM di masyarakat saat ini mencapai 3,6 juta kilo liter per bulan. Realisasi subsidi BBM saat ini sudah mencapai 29,32 juta kilo liter. Dengan kata lain, stok subsidi BBM saat ini hanya tinggal menyisakan sekitar 10 juta kilo liter lagi.

Salah satu daerah yang terancam kelangkaan BBM bersubsidi DKI Jakarta. Kuota subsidi BBM di ibu kota diperkirakan habis pada 15 September. Beberapa daerah lain juga mengalami hal yang sama. Yakni Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Jawa Barat.

Pemerintah mengambil langkah cepat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku hanya memiliki satu jurus untuk mencegah terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi yakni mengajukan tambahan kuota subsidi BBM.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini menyebutkan, pemerintah telah mengusulkan tambahan kuota subsidi BBM sebesar 4 juta kilo liter dengan porsi terbesar untuk jenis Premium.

Namun, pengajuan tambahan tersebut harus mendapat restu terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat. Hingga saat ini, Komisi VII DPR belum melakukan pembicaraan dengan pemerintah untuk pengajuan tambahan ini.

Mungkinkah tambahan kuota tersebut ditolak oleh DPR yang berbuntut pada kemungkinan terjadi kelangkaan BBM bersubsidi di daerah-daerah tersebut?

Komisi VII DPR mengaku tidak memiliki pilihan lain selain mengabulkan permohonan pemerintah."Kita tidak punya pilihan kalau istilahnya tiba-tiba ditodong seperti ini dengan kondisi yang sulit. Kalau tidak setuju nanti kita dianggap menyengsarakan masyarakat," ujar anggota Komisi VII Ismayatun kepada merdeka.com, Rabu (5/9) malam.

Dengan kata lain, usulan pemerintah tersebut kemungkinan besar akan disetujui oleh DPR. Ismayatun mengatakan, tambahan kuota subsidi BBM menjadi jalan satu-satunya untuk mengatasi ancaman kelangkaan BBM bersubsidi.

"Ya mau tidak mau harus setuju karena tidak pilihan lagi," singkatnya.

Hanya saja, dia menyayangkan langkah pemerintah yang terkesan tidak berupaya menjaga kuota yang telah disepakati saat perumusan APBN 2012. Padahal, saat itu pemerintah telah berjanji melakukan penghematan subsidi BBM. Ismayatun melihat, perencanaan dan perhitungan pemerintah tidak pernah matang.

"Tidak bisa jika alasannya konsumsi BBM makin tinggi karena pertumbuhan kendaraan bermotor makin tinggi. Itu seharusnya sudah dihitung dan diprediksi saat pembahasan soal subsidi BBM," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah tidak pernah belajar mengenai pengelolaan subsidi BBM. Sebab, setiap tahun selalu terjadi kekurangan subsidi BBM yang pada akhirnya harus ada tambahan kuota lagi.

"DPR dianggap cuma cap stempel yang seolah harus setuju apapun yang diajukan pemerintah. Padahal caranya yang salah," katanya. (mdk/noe)