Mitsubishi: Kami tidak PHK 200 karyawan, hanya program pensiun dini

Merdeka.com - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) Authorized Distributor Kendaraan Mitsubishi di Indonesia dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) dan Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC) membantah informasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 200 karyawan di PT Krama Yudha Ratu Motor (KRM).

Dalam siaran persnya, PT KRM hanya melakukan Early Retirement Program (ERP) atau program pensiun dini yang ditawarkan kepada para karyawan, dan program ini bersifat sukarela dan tanpa ada paksaan. Melalui program ini para karyawan mendapat benefit yang baik.

PT KRM mempekerjakan sekitar 1.800 orang karyawan. Dari jumlah ini, karyawan yang telah mengambil program ERP ini berjumlah sekitar 183 orang, sehingga saat ini total karyawan yang masih/tetap bekerja di PT KRM adalah sekitar 1.600 orang.

Perusahaan melakukan program ini dilatarbelakangi oleh penurunan permintaan kendaraan secara nasional. PT Krama Yudha Ratu Motor, merupakan bagian dari Krama Yudha Mitsubishi group, dengan bidang usaha sebagai pabrik perakitan kendaraan Mitsubishi di Indonesia, untuk kendaraan niaga (Colt Diesel dan Fuso), kendaraan niaga ringan (Colt L300, Colt T120ss), dan kendaraan penumpang (Outlander Sport).

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan perusahaan otomotif asal Jepang, Mitsubishi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dari data KSPI, terdapat 200 pegawai Mitsubishi yang siap dirumahkan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengaku data tersebut diperoleh dari laporan posko-posko yang ditanam di berbagai perusahaan dalam dan luar negeri. Salah satunya, PT Krama Yudha Ratu Motor (KRM) atau distributor mobil Mitsubishi.

"Terakhir kami terima Mitsubishi yang KRM di Pulo Gadung, ini tidak tutup tapi rasionalisasi menawarkan pensiun dini itu ada 200 orang, pensiun dini itu PHK karena jumlah pengangguran meningkat," kata dia di Hotel Mega, Jakarta, Senin (15/3).

Said membantah data yang diperoleh merupakan asumsi semata. Menurut dia, laporan tersebut berdasarkan fakta aktual di lapangan.