'Visi Revolusi Mental Jokowi hanya slogan semata'

Merdeka.com - Pengamat sosial Yogi Suprayogi mendorong Pemerintah Joko Widodo- Jusuf Kalla untuk membuat rekayasa sosial bagi masyarakat terkait pengentasan kemiskinan. Menurut dia, program dasar revolusi mental masih dalam rangkaian slogan semata.

"Di Malaysia mereka ada rekayasa sosial dan itulah bentuk kenapa Malaysia bisa maju. Kita bisa identifikasi masyarakat marjinal," kata Yogi dalam diskusi Forum Berbagi Informasi (FBI) di Jakarta, Selasa (1/3).

Yogi mencontohkan pada zaman orde baru salah program sosial yang paling mengakar dalam kedisiplinan. Menurut dia, tingkat kepatuhan serta kedisiplinan tinggi nantinya mampu mempengaruhi sisi ekonomi lainnya.

"Zaman orba ada gerakan disiplin nasional dengan memungut sampah di sekolah-sekolah. Itu salah satu bentuk rekayasa budaya dan efektif. Penyusun kebijakan selalu berpikir tingkat kepatuhan objek kebijakan tinggi, padahal belum tentu. Makanya karena tingkat kepatuhan tinggi, maka di Malaysia dan Thailand UMKM-nya bisa hidup, contoh kaos jersey KW Thailand sudah sampai Indonesia, diluar melanggar hak cipta. Di parlemen sudah ada muncul kesadaran RUU budaya. Orang Indonesia itu miskin tidak miskin selalu happy," kata dia.

Yogi menegaskan pemerintah harus melibatkan parlemen dalam menciptakan beleid mengenai kesadaran sosial. Apalagi, beberapa sektor strategis lainnya harus didukung dengan pendekatan secara personal yang baik.

"Pemerintah bisa keluarkan UU berkaitan dengan kedisiplinan nasional. Indikator kemiskinan dari sisi ekonomi ya tetap harus digunakan tapi penyelesaiannya harus libatkan pendekatan sosial budaya dan politik," kata dia.

Yoga menambahkan budaya penyerapan anggaran serta melaksanakan strategi pengentasan kemiskinan bakal ada masalah baru. Dengan dilantiknya ratusan kepala daerah baru menciptakan iklim budaya penyerapan anggaran di daerah menjadi sangat lamban, akhirnya menambah rentetan masalah pengentasan kemiskinan.

"Sekarang ada 269 pilkada baru selesai, banyak kepala daerah baru blm paham politik anggaran, sehingga ada keraguan dari mereka. Sehingga mereka sangat berhati hati, jadi dilematis. Di satu sisi oemerintah pusat ingin penyerapan anggaran cepat, tapi daerah berhati hati agar semua berjalan sesuai proses hukum. Jadi kepala daerah ibarat satu kaki sudah di Komisi Pemberantasan Korupsi," pungkas dia.