Mirip krismon 1998, pelemahan Rupiah ancam ekonomi keseluruhan

Merdeka.com - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS (USD) masih terbilang tinggi jika dibandingkan kondisi tahun lalu. Nilai tukar saat ini masih bertengger di atas angka Rp 13.000 per USD. Jika terus dibiarkan, kondisi ini mengancam perekonomian secara keseluruhan.

Ekonom dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Edy Suandi Hamid meminta pemerintah untuk tidak hanya diam melihat pelemahan nilai tukar Rupiah. "Pencermatan atas keberlanjutan kemerosotan itu harus dilakukan secara serius," katanya seperti dilansir Antara, Sabtu (4/7).

Menurut dia, pencermatan itu bukan hanya oleh Bank Indonesia (BI), tetapi juga pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan para pelaku ekonomi yang langkah-langkahnya bisa mempengaruhi pergerakan nilai tukar Rupiah. Edy menyebut, pelemahan Rupiah saat ini mirip dengan krisis moneter (krismon) 1998 yang melanda Indonesia.

"Pengalaman kemerosotan ekonomi yang parah terjadi pada 1998 juga diawali oleh kemerosotan nilai tukar Rupiah, yang menjelang pertengahan 1998 sempat menyentuh Rp 17.000 per USD," kata Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) itu.

Dia mengatakan nilai tukar rupiah sejak dua bulan terakhir jauh di atas asumsi dasar Rp 12.500, bahkan sudah terdepresiasi di atas Rp 13.300 per USD. Hal itu menggambarkan adanya instabilitas makro ekonomi Indonesia. Selain itu, menurut dia, harga minyak mentah Indonesia ternyata juga di bawah asumsi dasar. Harga minyak mentah Indonesia rata-rata hanya 53 dolar AS per barel dari asumsi dasar sebesar 60 USD per barel.

"Melemahnya nilai tukar Rupiah dan melesetnya harga dan produksi minyak akan banyak pengaruhnya pada makro ekonomi secara keseluruhan. Hal ini bisa berpengaruh pada target atau sasaran kesempatan kerja, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan, dan variabel makro ekonomi lain," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, langkah-langkah untuk menata kebijakan ekonomi termasuk isu perombakan kabinet ekonomi bisa dipahami sepanjang dilakukan untuk mengoreksi kebijakan yang dalam semester pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terkesan masih jalan sendiri-sendiri, dengan arah yang belum sepenuhnya jelas.