Menteri Yuddy: Tak mungkin kita pertahankan PNS berkinerja rendah

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi angkat bicara mengenai rencana rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai 2017 mendatang. Menurut Yuddy, Indonesia saat ini kelebihan setidaknya satu juta PNS (dari hasil simulasi awal).

"Kalau penduduk 250 juta, 1,5 persen kira-kira 3,5 juta. Sekarang PNS kita ada 4,5 juta orang maka secara simulasi kita kelebihan 1 juta," jelas Yuddy seperti ditulis Setkab, Selasa (7/6).

Menurut Yuddy, pada saat Indonesia sedang bersaing dan berkompetisi saat ini, global competitiveness index Indonesia jauh tertinggal di bawah negara-negara lain, ease of doing business-nya juga jauh tertinggal. "Karena itu, harus ada suatu loncatan, yaitu dengan membenahi SDM aparaturnya."

Maka itu, lanjut Yuddy, pihaknya akan menegakkan aturan-aturan yang menyangkut tentang pegawai-pegawai yang malas, yang berkinerja rendah, disiplinnya rendah, bahkan di dalam beberapa laporan yang masuk banyak PNS yang absennya 100 hari dalam 1 tahun.

"Tidak mungkin kita mempertahankan pegawai dengan disiplin yang rendah," tegas Yuddy.

Yuddy mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo yang menekankan tentang pentingnya perbaikan kualitas pelayanan-pelayanan publik.

"Jadi untuk aparatur-aparatur PNS yang tidak melayani publik dengan baik itu juga tidak bisa kita biarkan," ujarnya.

Yuddy menegaskan, penegakan disiplin, produktivitas, kinerja, serta kompetensi akan dibuat sebuah mekanisme standar untuk bisa menilai. Sehingga kemudian, dengan kebijakan rasionalisasi pegawai yang tidak efektif, tidak efisien, yang berkompetensi rendah itu akan dirumahkan.

Mereka tetap diberikan gaji, diberikan hak-hak pekerjanya, namun demikian kebutuhan pegawai lainnya akan digantikan oleh pegawai-pegawai hasil proses seleksi yang akan menjamin bahwa yang masuk ini adalah punya integritasnya baik, disiplinnya tinggi, kualitasnya baik.

"Ini tentu akan kita lakukan tidak drastis. Ini semua akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dalam bentuk format kebijakan yang tentu akan dibahas pada rapat kabinet dan keputusan akhirnya ada pada Bapak Presiden."