Menteri Yuddy: Ada 3 kementerian belum deklarasi bebas korupsi

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengapresiasi langkah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan kementerian lain yang mendeklarasikan pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Hal ini sebagai upaya menciptakan lembaga yang memiliki komitmen mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mewujudkan wilayah bebas korupsi, serta reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh unit kerja.

"Saya apresiasi Pak Darmin sebagai kementerian yang ke-31 dalam pencanangan zona integritas. Yang paling penting itu bukan startnya tapi finishnya. Karena banyak juga yang sudah mendeklarasikan tapi tidak membangun dan melakukan upaya perbaikan dalam menciptakan satu institusi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani," ujar Yuddy di Jakarta, Selasa (5/4).

Untuk itu, dia mengimbau agar kementerian dan lembaga (K/L) yang belum mendeklarasikan Zona Integritas bisa mengikuti jejak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dia mencatat masih ada tiga kementerian yang belum mendeklarasikan Zona Integritas.

"Saya ingin menginformasikan ada tiga kementerian lagi yang masih ditunggu. Yaitu Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman, Kementerian Desa dan Wilayah Tertinggal, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang," jelas dia.

Selain itu, ada 11 lembaga non kementerian dan lembaga negara yang belum melakukan hal yang sama. Diantaranya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Perpustakaan Nasional, dan Badan Pengelola Perbatasan.

Adapula Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Yuddy menegaskan, ada 12 pemerintah provinsi yang juga belum menandatangani pencanangan Zona Integritas, yakni di Maluku Utara, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Banten, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Papua Barat, dan Riau.

"Masih ada 206 kabupaten kota yang belum melakukan komitmen membangun zona integritas. Tentu ini semua ingin kita sempurnakan, paling tidak ada komitmen menyatakan bahwa ada kesadaran untuk membangun wilayah bebas korupsi," pungkas dia.