Menteri Teten Curhat Biang Kerok Lambannya Penyerapan Program PEN Sektor UMKM

Merdeka.com - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, buka suara atas lambannya realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusus sektor UMKM. Menurutnya, hal ini tak lepas dari penggunaan data calon penerima manfaat yang belum terkonsolidasi dan terintegrasi.

"Sekarang susah, kami membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional dengan Ibu Menkeu (Sri Mulyani) dan Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) kita menggunakan data yang belum tekonsolidasi dan terintegrasi. Jadinya banyak yang tidak keserap," tegas Menteri Teten dalam acara "Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan", Rabu (4/11).

Padahal, sambung Menteri Teten, pemerintah menaruh estimasi tinggi terhadap kecepatan realisasi PEN khusus UMKM. Mengingat tekanan dampak pandemi Covid-19 begitu memukul kelangsungan bisnis UMKM.

Oleh karena itu, pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait terus berupaya untuk memperbaiki data calon penerima manfaat bansos. Alhasil data yang tersedia lebih tekonsolidasi dan terintegrasi untuk mendukung percepatan realisasi PEN khusus UMKM.

"Tentu dengan begitu nanti akan ada perbaikan sistem pendataan. Sehingga data lebih tekonsolidasi dan terintegrasi," paparnya.

Realisasi Anggaran PEN UMKM R 83,9 T per 5 Oktober

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional khusus sektor UMKM mencapai 67,99 persen atau telah disalurkan sebesar Rp83,9 triliun per 5 Oktober lalu. Adapun total pagu anggaran yang dialokasikan pemerintah sebanyak Rp123,46 triliun.

"Untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional khusus sektor UMKM, per 5 Oktober 2020, progress sementara mencapai 67,99 atau telah disalurkan sebesar Rp83,9 triliun," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Hari Lahir Ke-9 Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) yang digelar secara virtual, ditulis Sabtu (10/10/2020).

Teten merinci, Program PEN Kementerian Koperasi dan UKM meliputi Banpres Produktif untuk Usaha Mikro melalui pemberian dana hibah Rp2,4 juta, Pembiayaan Investasi Kepada Koperasi melalui LPDB-KUMKM, Subsidi KUR, dan Subsidi Non-KUR (BLU-Koperasi).

MenkopUKM menambahkan, sejumlah program lain yang juga digalakkan di antaranya adalah pelibatan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa, menyelenggarakan Pasar Digital UMKM (PaDi), Korporatisasi Petani/Nelayan (Pengembangan Koperasi Pangan), program Belanja Di Warung Tetangga, serta menyerap produk koperasi dan UMKM melalui kolaborasi dengan Bulog, PTPN dan 9 klaster pangan BUMN yang akan menyalurkan produk ke warung-warung tradisional.