Menteri Susi: Tidak ada perlakuan khusus untuk perusahaan besar

Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadikan pemerataan kesejahteraan sebagai salah satu program prioritas tahun ini. Keputusan ini didasarkan pada evaluasi kinerja KKP tahun 2016.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pihaknya akan mengefektifkan belanja negara untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab, saat ini pemerintah mengalami defisit belanja negara.

"Kita akan berupaya mengefektifkan belanja pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu kita siapkan dengan maksimal pelaksanaan program 2017 ini," ujar Susi di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Kamis (19/1).

Susi menegaskan kebijakan yang afirmatif harus segera diambil, tujuannya untuk membuka akses yang lebih luas kepada kelompok-kelompok masyarakat miskin dan termajinalkan. Selain itu, KKP akan terus mendorong pelaku industri perikanan di Indonesia khususnya pelaku perikanan kecil dan menengah (UMKM).

"Tidak boleh lagi ada perlakuan khusus untuk perusahaan-perusahaan perikanan besar. Semua harus mendapat perlakuan yang adil. Bantuan KKP diprioritaskan kepada pembudidaya, nelayan dan petambak garam yang betul-betul membutuhkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Susi menambahkan peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut akan memperkecil gini rasio di Indonesia. Di mana, tahun lalu gini rasio berada pada 0,39. Meskipun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, pemerataan harus terus dilakukan mengingat potensi kekayaan Indonesia tinggi.

"Kita berusaha memperkecil kesenjangan antara yang kurang mampu dan yang kaya. Kalau yang kurang mampu kita bantu, yang kaya jangan lagi. Misalnya kalau sudah punya kapal, itu jangan dikasih kapal lagi. Nanti makin kaya dia," pungkasnya.