Menteri Susi: Tenggelamkan kapal asing untuk jaga kedaulatan NKRI
Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim telah melakukan beberapa strategi kebijakan demi meningkatkan kemandirian bangsa dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyebut beberapa kebijakan yang telah dilakukan pihaknya seperti pemberantasan ilegal fishing, memberlakukan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap bagi kapal eks asing, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan, penataan perizinan usaha perikanan, pelarangan alih muatan di tengah laut.
Selain itu, pihaknya juga menerapkan manajemen kuota penangkapan, rehabilitasi ekosistem pesisir dan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pengaturan alat tangkap ramah lingkungan.
"Seluruh kebijakan serta upaya strategis pemberantasan illegal fishing yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di daerah pesisir dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan untuk generasi mendatang," ujarnya di Jakarta, Senin (17/8).
Menurutnya kebijakan penenggelaman kapal asing merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah guna memberikan efek jera bagi kapal asing yang nekat mencuri ikan di perairan nusantara.
"Ini akan memberikan pesan kepada dunia internasional bahwa kedaulatan wilayah Indonesia adalah harga mati, dan pemerintah tidak akan mendiamkan segala kegiatan yang mengganggu kedaulatan Indonesia, termasuk di perairan," jelas dia.
Susi mengakui kerja Keras dalam memberantas aksi illegal fishing telah berbuah manis. Indonesia kini mendapatkan fasilitas Generalized System of Preference (GSP) dari Amerika sehingga produk perikanan RI bisa masuk ke pasar Amerika tanpa dikenai bea masuk.
"Dengan pemberlakuan skema ini, maka produk perikanan Indonesia bisa bersaing dari segi harga dengan produk serupa dari negara lain di pasar perikanan negara Amerika," ungkapnya.
Hal ini, kata Susi memberi dampak yang positif bagi perekonomian nasional karena nilai ekspor komoditas sektor kelautan dan perikanan juga dapat meningkat.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaPengamanan Lanal Banyuwangi Kini Diperkuat KAL Sembulungan
Kapal ini merupakan buatan dalam negeri yang diproduksi dengan teknologi yang lebih modern.
Baca Selengkapnya7 WNI Hilang saat Kapal Nelayan Tenggelam di Lepas Pantai Korea Selatan
Dua anggota kru ditemukan tidak sadarkan diri di dalam kapal dan telah dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, operasi pencarian anggota lainnya masih dilakukan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menyelam Hingga 47 Meter Di Bawah Laut, Penyelam Temukan 10 Bangkai Kapal Kuno dari Zaman Romawi Sampai Perang Dunia
Menyelam Hingga 47 Meter Di Bawah Laut, Penyelam Temukan 10 Bangkai Kapal Kuno dari Zaman Romawi Sampai Perang Dunia
Baca SelengkapnyaJokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaJangan Sampai Salah Hitung, Ini Biaya Perlu Diperhitungkan saat Mudik dengan Kendaraan Pribadi
Kendaraan pribadi cukup banyak memakan biaya baik sebelum maupun saat melakukan perjalanan mudik Lebaran.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaKeluhan Pemudik di Merak: Kami Sudah Sabar Semalaman, Tapi Belum Juga Masuk Kapal
Keluhan Pemudik di Merak: Kami Sudah Sabar Semalaman, Tapi Belum Juga Masuk Kapal
Baca Selengkapnya