Menteri Susi: Penangkapan pencuri ikan bukan perang antarnegara

Merdeka.com - Di awal kepemimpinannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghentikan sementara atau moratorium izin kapal tangkap ikan, larangan bongkar muat kapal di tengah laut dan penangkapan nelayan-nelayan asing ilegal dan penenggelaman kapal asing 'bodong'. Kebijakan-kebijakan lahir karena negara terus menanggung kerugian akibat aksi pencurian ikan.

Sejumlah negara bereaksi atas kebijakan pemerintah Indonesia. Salah satunya Malaysia yang menyebut Presiden Joko Widodo angkuh. Reaksi itu ditanggapi dingin Menteri Susi. Dia hanya berharap kebijakan ini tidak dibawa ke ranah perselisihan antarnegara.

"Ini bukan perang antarnegara. Ini soal pencuri ikan ya. Pencuri ikan itu pebisnis," ujar Susi usai menghadiri peringatan hari korupsi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Jumat (5/12).

Seperti diketahui, dalam tajuk yang dipakai beberapa hari lalu, media massa Malaysia cukup aktif mengkritik Presiden Joko Widodo akibat sikapnya yang keras terhadap isu batas wilayah laut dan pencurian ikan. Situs berita Utusan Malaysia, misalnya, mengangkat judul "Maaf Cakap, Inilah Jokowi".

Dalam tulisan itu, Jokowi dianggap meneruskan pendekatan konfrontasi dengan Malaysia, terminologi provokatif yang dulu kerap dipakai Presiden RI ke-1 Soekarno era 1960-an.

Kebijakan Jokowi yang meminta TNI AL menenggelamkan kapal nelayan asing ilegal, termasuk dari Malaysia, dinilai memperburuk hubungan dua negara serumpun ini.

"Arahan itu menggambarkan Jokowi pemimpin yang sedikit angkuh dalam menguruskan isu antara negara," tulis Ku Seman Ku Hussain seperti dimuat Utusan Malaysia dua hari lalu.

Dalam tajuk itu, citra tata krama ala Indonesia juga disindir. Kalau perlu, menurut Utusan Malaysia, istilah "negara serumpun" harus direvisi bila pemerintah Indonesia ternyata mengedepankan sikap bermusuhan. (mdk/noe)