Menteri Susi ogah mengubah kebijakan

Merdeka.com - Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti ogah mengubah kebijakan. Meskipun Presiden Joko dikabarkan sudah sering meminta menteri eksentrik itu untuk mengevaluasi kebijakannya.

"Semisal, untuk pemutihan kapal eks asing tak mungkin," katanya saat chief editors meeting, Jakarta, semalam.

Dengan kata lain, Susi bakal tetap menyingkirkan kapal eks asing dari Indonesia. Untuk itu, pemilik kapal harus melakukan deregistrasi ke Kementerian Perhubungan.

"Boleh pulang setelah menyelesaikan kewajiban pajaknya kepada pemerintah Indonesia."

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Kementerian hanya mendapati sekitar 1.132 kapal eks asing. Jumlah ini dinilai tak signifikan dalam data persebaran kapal ikan di Tanah Air.

"Sebenarnya, kapal Indonesia besar, tapi banyak yang di mark down ukurannya."

Deregistrasi merupakan tindak lanjut dari kebijakan moratorium izin kapal ikan eks asing. Aturan itu berlaku sepanjang 3 November 2014 hingga 31 Oktober 2015.

Susi pun mengungkapkan berbagai reformasi perikanan membuahkan hasil. Semisal, produk domestik bruto (PDB) perikanan kuartal IV-2014 mencapai 8,2 persen. Itu meningkat menjadi 8,96 persen pada 2015.

"Kuartal pertama tahun ini saya mendapat informasi bakal lebih besar dari itu."

Kemudian, lanjutnya, nilai tukar nelayan Februari 2016 sebesar 107. Naik dari sebelumnya 102. Di sisi lain, penurunan harga ikan menyumbang deflasi di saat komoditas lain mendorong inflasi.

Sebelumnya, Husain Abdullah, Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengevaluasi berbagai kebijakannya.

Itu diungkapkannya seusai pertemuan segitiga antara Presiden Jokowi, Wapres Kalla, dan Menteri Susi di Istana Negara, pada 21 Maret lalu.

Inisiasi pertemuan itu datang dari JK seusai mengunjungi Bitung, Tual, dan Banda. Di sana, JK melihat industri perikanan terpuruk akibat kebijakan moratorium kapal eks asing, transhipment, dan pengaturan sertifikasi kapal.