Menteri Susi minta bantuan TNI perkuat penjagaan laut RI

Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menandatangani kerja sama pemberantasan Illegal Unreported dan Unregulated Fishing (IUUP). Kesepakatan ini disebut wujud komitmen pemerintah dalam memberantas illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan, ilegal fishing telah menimbulkan kerugian negara akibat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

"Terutama yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing. Ini komitmen pemerintah untuk menegakkan kedaulatan bangsa kita," ujar Menteri Susi di kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta, Selasa (11/5).

Menteri Susi menyampaikan, upaya dalam peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sangat memerlukan berbagai dukungan. Mulai dari data dan informasi, dukungan kebijakan strategis pertahanan negara, pemanfaatan teknologi, hingga mengintegrasikan kekuatan antar lembaga pemerintah.

"Strategi yang jitu agar berjalan efektif dan efisien serta mampu menimbulkan efek jera," kata dia.

Selain itu, kerja sama juga menjajaki pengadaan pesawat udara negara untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sebagai tindak lanjut dari kerja sama ini, selanjutnya akan diterbitkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membentuk tim penyusunan rencana dan tim pelaksanaan pengadaan pesawat udara negara untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.