Menteri Susi: Kebijakan saya bikin negara lain ketar ketir
Merdeka.com - Di awal masa jabatannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti langsung menggebrak dengan menghentikan sementara atau moratorium izin kapal penangkap ikan.
Langkah itu diambil Susi setelah menemukan banyaknya kapal 'bodong' seenaknya meraup untung dan memanfaatkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Kebijakan itu diakui Susi membuat sejumlah negara mulai khawatir.
"Kebijakan yang saya buat sudah dapatkan artikel analisis positif. Walaupun mereka (negara asing) ketar-ketir tapi mereka tahu, this is Indonesia Right and starting announcing what Indonesia want," papar Susi usai menggelar sidang dewan kelautan Indonesia di kantornya, Kamis (27/11).
Susi menegaskan, sejumlah negara sudah menyadari latar belakang dan dasar pemerintah Indonesia menerapkan moratorium izin kapal tangkap ikan. "Mereka sadar what happen (apa yang terjadi) di laut kita, jadi itu satu hal yang acceptable (bisa diterima)," tegasnya.
Pendiri maskapai penerbangan Susi Air ini menegaskan, negara lain juga menerapkan aturan ketat untuk melindungi kelautan dan perikanannya. Dia mencontohkan penerapan di Malaysia.
"Sampan 1 masuk ke perbatasan 1 mil di Malaysia saja ditangkap. Nelayan kecil kita ikut ditangkap," ucapnya.
Sebaliknya, ribuan kapal 'bodong' justru bebas berkeliaran di perairan Indonesia tanpa ditindak. Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Butuh ketegasan untuk menghentikan aksi ribuan kapal 'bodong'.
Untuk itu, Susi mengajak Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) dan seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak lagi memunggungi laut. Dia sesumbar bakal mewujudkan visi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia poros maritim dunia.
"Saya mohon Dekin untuk jadi salah satu advicer saja tapi sebagai partisipan," tandasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaIzin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaTiru Susi Pudjiastuti, Ganjar Bakal Tenggelamkan Kapal Asing yang Curi Ikan di Indonesia
Ganjar Pranowo mengancam bakal menenggelamkan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menteri LHK Beberkan Kemajuan Indonesia Atasi Perubahan Iklim
Indonesia lebih awal menginisasi beberapa aksi pengendalian perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaPrabowo Janji Tambah Armada Kapal: Kita Tidak Mau Orang Asing Ambil Ikan di Laut Indonesia
Prabowo Subianto berjanji akan menambah armada kapal Indonesia bila terpilih menjadi Presiden.
Baca SelengkapnyaKumpulkan Menteri di Istana, Jokowi Minta Jaga Kondisi Jelang Pemilu 2024
Jokowi meminta pembantunya harus teliti menjaga kondisi dalam negeri.
Baca SelengkapnyaCak Imin: Indonesia Ibarat Mobil Kencang tapi Belum Ada Sopir yang Membawanya Melaju
Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, menegaskan Indonesia memiliki sumber daya melimpah namun tidak diimbangi pemimpin yang tangguh.
Baca SelengkapnyaJokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen
"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca SelengkapnyaMuncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnya