Menteri Susi bentuk sentra bisnis perikanan di 15 pulau perbatasan

Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai lakukan pembangunan bisnis sentra nelayan di sejumlah pulau dengan potensi kelautan dan perikanan. Nantinya, 15 lokasi pembangunan di beberapa pulau akan terintegrasi dengan bisnis sentra sumber daya perbatasan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sjarief Widjaja menjelaskan program ini merupakan kerja bersama dari setiap pemangku kepentingan atau stakeholder. Menurut dia, mulai dari pemerintah daerah sampai swasta harus membangun program ini dengan koordinasi terbaik.

"Ini program kongkret beliau (Menteri Susi) berdasarkan laut masa depan bangsa, tiga pilar utama pertama kedaulatan, negara yang sadar atas hak berdaulat atas segala sumber daya yang dimiliki," kata Sjarief kepada wartawan di Kantornya, Jakarta, Selasa (8/3).

Pihaknya terus membangun skema bisnis dengan infrastruktur yang baik. KKP telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk membuka jalur distribusi.

"Jalur bisnis sudah kita pikirkan. Bapak-bapak bisa dikoordinasi dengan bupati. Ada sister city. Kita akan izin Kemenhub, ada maskapai langsung ke lokasi jalur bisnisnya, jadi kita tak perlu mengandalkan Jakarta, Surabaya, dan titik ekspor lainnya," katanya.

Sjarief mengungkapkan program yang sudah berjalan sejak tahun lalu ini diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara.

"Kita membangun 15 pulau, kita yakinkan perikanan bisa ketahanan pangan. Jadi tidak boleh wilayah dengan kekayaan ikan tapi anak-anaknya krisis protein. Pendapatan devisa melalui ekspor," tuturnya.

Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membangun 15 pulau untuk dijadikan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yaitu Pulau Simeulue, Pulau Mentawai, Pulau Natuna, Pulau Nunukan, Pulau Tahuna, Pulau Talaud, Pulau Morotai, Pulau Biak Numfor, Pulau Sarmi, Pulau Merauke, Pulau Timika , Pulau Saumlaki, Pulau Kisar, Pulau Rote Ndao, dan Pulau Tual.