Menteri Susi akan kerja sama dengan China berantas pencurian ikan

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti akan menjalin bekerja sama dengan Negara China untuk mengatasi praktik penangkapan ilegal yang dilakukan oleh warga China.

"Kami berencana untuk kerja sama dengan negara asal para pelaku illegal fishing, salah satunya China. Mereka (pelaku) bukan mewakili negara tapi mewakili kejahatan," kata Menteri Susi seperti ditulis Antara, Kamis (10/11).

Kerja sama tersebut dilakukan agar China mencegah dan menindak tegas warganya yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. "Tanpa bantuan China, hampir mustahil kita memerangi kejahatan di laut kita," katanya.

Menurut Susi, laut yang memainkan peran penting bagi pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia harus dilindungi. "Laut adalah masa depan Indonesia," katanya.

Susi menyebut, ada tiga pilar pembangunan maritim di Indonesia yaitu untuk melindungi kedaulatan perairan Indonesia, untuk menjamin keberlanjutan sumber daya laut, dan untuk memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Sebagai negara kepulauan dengan luas laut lebih besar dari daratan, kata dia, Indonesia rentan terhadap penangkapan ikan ilegal dan yang lebih berbahaya lagi, laut telah menjadi arena untuk kejahatan, khususnya kejahatan perikanan (fisheries crime).

Pada saat ini, kata Susi, Indonesia berupaya untuk mengatasi kejahatan transnasional terorganisir yang salah satunya penangkapan ikan ilegal.

Berdasarkan data FAO pada 2015, IUU-Fishing (penangkapan ikan ilegal) telah menghabiskan ketersediaan ikan dunia sampai 90,1 persen. Sedangkan Indonesia menderita kerugian ekonomi sebesar USD 20 juta per tahun akibat penangkapan ikan ilegal.

"Tidak hanya itu, penangkapan ikan ilegal juga langsung memukul nelayan skala kecil kami," katanya.

Pada Rabu (9/11), Menteri Susi menjadi pembicara utama dalam Sidang Umum Interpol ke-85 di Nusa Dua, Bali. Dia membagikan pengalamannya memberantas kejahatan penangkapan ikan ilegal.

Salah satu langkah yang telah ia lakukan di antaranya yakni dengan membentuk Satgas Pemberantasan Penangkapan Kapal secara ilegal atau Illegal Unreported Unregulated (IUU Fishing) atau Satgas 115.

"Mereka (para delegasi) sangat antusias. Apalagi mereka dengar Satgas 115 itu terdiri atas beberapa badan, Pol Air, TNI AL, Kejaksaan, Bakamla," katanya.