Menteri Suharso Sebut Data Penduduk Tak Akurat, Anggaran Bansos Bengkak
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan pentingnya memiliki sebuah data terpadu dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), terutama dalam menghadapi masa pandemi virus corona (Covid-19) saat ini.
Jika tidak, Menteri Suharso menyatakan, maka pengeluaran negara akan membengkak. Dalam hal ini, dia coba menceritakan kisah petani yang gagal memperoleh bansos lantaran tak tercantum pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Maka ketika misalnya petani pada waktu lalu melalui Kementan mereka tidak peroleh bansos, sementara mereka masuk kategori orang yang perlu dibantu berdasarkan data tani, itu dia tidak klop dengan data DTKS," ungkapnya dalam sesi teleconference, Rabu (10/6).
"Sehingga terjadi penambahan orang dalam target pembagian bansos ini. Akibatnya itu bertambah. Kalau itu bertambah itu akan jadi beban untuk anggaran negara," dia menambahkan.
Satu Data Wajib Dimiliki
Menurut Menteri Suharso, satu data penduduk merupakan kunci sukses yang tidak bisa ditawar dalam penyaluran bansos. Dia menilai, negara sebenarnya sudah memiliki data yang dihimpun oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.
"Mustinya kan data di dukcapil jadi basis data untuk penduduk Indonesia, dan tinggal informasi apakah yang bisa kita pertautkan dengan profil penduduk dimanapun dia berada," ujar dia.
"Jadi menurut saya kita mustinya bisa menggunakan data basis dukcapil sebagai data perorangan. Kan di dukcapil selain administrasi kependudukan juga ada data sipil," imbuh Menteri Suharso.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPAN: Sangat Bahaya Ada Capres Anggap Data Pertahanan Tak Perlu Dirahasiakan
PAN setuju dengan sikap tegas Prabowo yang menyatakan tidak mungkin semua kekuatan dan kelemahan sistem pertahanan nasional dibuka untuk umum.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBawa Data Kinerja Pertahanan Turun, Ganjar Kritik Prabowo: Kalau Staf Bapak Mau Membantu, Silakan Naik ke Atas
Bawa Data Kinerja Pertahanan Turun, Ganjar Kritik Prabowo: Kalau Staf Bapak Mau Membantu, Silakan Naik ke Atas
Baca SelengkapnyaAnies Kritik Bansos Lagi: Saya Yakin Penerima Makin Hati-Hati Beri Dukungan, Pilih Pakai Hati Nurani
Anies menyebut kenaikan anggaran bantuan sosial (bansos) harusnya tujuannya untuk kepentingan si penerima, bukan kepentingan si pemberi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaHasto Ungkap Ada Upaya Anggaran Setiap Kementerian Dipotong 5 Persen Demi Elektoral
Anggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen
Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca Selengkapnya