Menteri Suharso: Pemerintah Belum Menyatakan Ada Pelonggaran PSBB

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, menegaskan bahwa pemerintah belum sama sekali melakukan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sejauh ini pemerintah masih mencermati dan melihat perkembangan daripada penyebaran Covid-19 di beberapa daerah.

"Pemerintah belum menyatakan akan ada pelonggaran pembatasan sosial berskala besar," kata Menteri Suharso dalam video conference di Jakarta, Selasa (21/5).

Menteri Suharso mengatakan saat ini pemerintah memang telah melakukan penyesuaian sosial di beberapa daerah. Di mana terdapat 124 kabupaten kota di Indonesia yang daerahnya itu daerah hijau. Namun, pemerintah belum secara terang-terangan untuk melonggarkan pembatasan sosial.

"Tetapi kapan bagaimana cara kita bisa memulai agar mereka bisa juga hidup dalam keadaan yang biasa tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang tepat dengan protokol covid 19 dengan menggunakan masker pencuci tangan kemudian bagi keluarga atau bagi teman-teman ikut menghindari kerumunan dan seterusnya," jelas dia.

Dia menambahkan tidak ada satupun yang tau kapan pandemi Covid-19 berakhir. Sekalipun berakhir, virus corona tetap menjadi akan menjadi sebuah epidemi yang harus tetap dihadapi seksama.

"Dan karena itu kita harus menentukan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial dengan kriteria langkah-langkah tertentu dan Bappenas dalam hal ini merujuk kepada apa yang telah dilakukan oleh Who dan kami mengikuti itu selain itu kami juga mendiskusikan berbagai hal baik dengan para ahli di dalam negeri," tandas dia.

Negara Dunia Turut Tak Buru-Buru Longgarkan PSBB

Berkaca beberapa pengalaman negara yang telah berhasil menangani pandemi, tidak ada satupun dari mereka yang gegabah dalam mengambil kebijakan melawan Covid-19. Termasuk untuk melonggarkan PSBB.

"Jadi tidak ada satupun negara di dunia yang mengambil perhitungan kebijakan yaitu secara gabah tetapi dengan cermat kemudian hati-hati dan benar-benar terhitung," katanya.

Sekalipun ada pelonggaran atau penyesuaian ke depan sifatnya adalah untuk mengurangi pembatasan dan akan dilakukan secara bertahap. Ada fasenya, kemudian zonanya dan tentu akan dilakukan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat disiplin dan pengawasan oleh aparat.

"Ini penting sekali sebuah daerah nanti yang biasanya dinyatakan sudah bisa dilakukan pengurangan pembatasan justru saya pada saat itu mereka harus melakukan protokol kesehatan dengan ketat untuk menjaga keadaan nya itu terus permanen," jelasnya.

"Jadi jangan sampai keadaannya itu hanya menjadi sementara kemudian kembali lagi untuk diperketat Jadi kami berharap semua ini dipatuhi dan kepatuhan ini bukan hanya didasarkan aturan-aturan yang diterbitkan oleh pemerintah," sambung dia.