Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla hari ini mengundang sejumlah menteri untuk membahas mengenai reformasi birokrasi di Indonesia. Pertemuan ini salah satunya membahas mengenai penyederhanaan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menteri Keuangan Sri Mulyani membenarkan ada usulan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai hal tersebut. "Iya dari Menpan kan tadi diminta presentasi mengenai bagaimana arah reformasi birokrasi," ujar Menteri Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (8/9).

Menteri Sri Mulyani mengatakan, pertemuan tersebut juga membahas mengenai keseluruhan masalah birokrasi termasuk sistem perekrutan dan konsolidasi fungsi. Namun, pertemuan tersebut masih belum mengambil keputusan pasti.

"Masalah keseluruhan, organisasi, mengenai masalah sistem perekrutan. Kemudian dari sisi konsolidasi fungsi, dan juga dari sisi bentuk penggajiannya. Tapi itu kan masih sangat umum. Jadi masih belum bisa dikomentari ya," jelasnya.

Terkait penyederhanaan tunjangan PNS, Menteri Sri Mulyani menolak mengomentari bahwa hal tersebut dilakukan untuk penghematan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). "Tidak juga, karena masih umum jadi enggak bisa dikomentarin ya," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang sejumlah menteri melakukan rapat reformasi birokrasi di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/8). Rapat ini dihadiri antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pan-RB Asman Abnur.