Menteri Sri Mulyani Sebut LPI Bermanfaat Optimalkan Aset Negara Demi Rakyat

Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Funds memiliki mandat untuk mengoptimalkan dan memelihara aset negara. Menkeu menegaskan, LPI akan memiliki fokus untuk mengoptimalkan dan menarik investasi serta kerja sama dari berbagai pengelola keuangan luar negeri.

"Lembaga pengelola investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) yang disebut sebagai SWF di Indonesia melengkapi berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. INA memiliki mandat untuk mengoptimalkan dan memelihara aset negara," kata menkeu dalam webinar : Peluang Pendanaan SWF Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia, Rabu (3/3).

Menurutnya, banyak aset-aset yang dimiliki negara baik secara langsung maupun melalui kekayaan negara yang dipisahkan seperti BUMN, masih belum selalu optimal di dalam pengelolaannya.

Maka dengan kehadiran LPI diharapkan, pertama, Indonesia akan memiliki kemampuan modal bagi pembangunan tanpa meningkatkan risiko utang. Kedua, Indonesia akan belajar dari cara kerja yang merupakan best practice di seluruh dunia.

Ketiga, meningkatkan valuasi dari aset-aset negara, dan yang keempat tentu meningkatkan kinerja dan manfaat aset itu pada akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat.

Menteri Sri Mulyani: LPI Tingkatkan Daya Tarik Ekonomi Indonesia

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menggunakan instrumen Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Funds (SWF) guna mengurangi eksposur utang. Selain itu, kehadiran LPI turut memberikan pilihan kepada para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

"Ini adalah salah satu upaya kita untuk terus meningkatkan daya tarik ekonomi Indonesia," kata menkeu dalam webinar : Peluang Pendanaan SWF Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia, Rabu (3/3).

Para investor, lanjutnya, kini bisa berinvestasi ke Indonesia melalui berbagai jalur. Mulai dari membeli saham, membeli surat berharga negara, hingga melakukan investasi seperti PMA dan PMDN melalui BKPM.

"Bagi pemerintah kita juga terus mendiversifikasi instrumen investasi ini salah satunya adalah pembentukan LPI. Ini melengkapi kemampuan pemerintah untuk berkolaborasi di dalam penanaman modal dalam bentuk ekuitas atau non utang," jelasnya.

Menurutnya, kemampuan pembiayaan pembangunan APBN tentu memiliki keterbatasan. Apalagi sudah dua tahun berturut-turut APBN menjadi andalan imbas pandemi covid-19. Imbasnya, defisit mencapai di atas 6 persen tahun 2020 dan 5,7 persen tahun 2021.

Sementara kebutuhan untuk pembangunan masih akan terus berjalan, seperti kebutuhan untuk membangun infrastruktur. Baik itu jalan raya, listrik, telekomunikasi, air bersih sanitasi, jalan tol, bahkan bandara.

"Oleh karena itu kita akan menggunakan instrumen di bidang LPI atau Indonesia investment authority sebagai salah satu wadah bagi kolaborasi melanjutkan pembangunan dengan melalui ekuitas atau mengurangi eksposur utang," tegasnya.

Pemerintah saat ini akan terus mendukung momentum pembangunan dan sekaligus memulihkan ekonomi Indonesia. Pembangunan infrastruktur di Indonesia butuh mencapai Rp 6.445 triliun untuk jangka waktu 2020 hingga 2024.

"Namun tentu investasi di bidang infrastruktur yang memiliki karakteristik dimana investasinya sangat panjang, dengan tingkat risiko yang relatif tinggi dan tentu dengan biaya kapital yang besar membutuhkan suatu komitmen kerja sama sangat kuat dari pemerintah," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6