Menteri Sri Mulyani Sebut 20.000 Desa di Indonesia Belum Rasakan Internet

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-Ma'ruf menyadari ketersediaan infrastruktur menjadi penting bagi sebuah negara. Apalagi di masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini, dukungan infrastruktur menjadi hal yang sangat krusial.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencontohkan, teknologi digital memiliki peran yang cukup penting selama pandemi ini. Kehadiran infrastruktur di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat menunjang berbagai kebutuhan masyarakat selama pandemi Covid-19.

"Di Jawa dan Jakarta, infrastruktur yang sudah terbangun relatif cukup baik untuk mendukung bisnis maupun perusahaan untuk beralih ke Work From Home (WFH). Meskipun pandemi tetap mempengaruhi perdagangan, restoran, maupun perhotelan," jelas dia dalam Webinar LPEM UI, Kamis (18/2).

Sayangnya, kehadiran infrastruktur TIK ini belum merata di seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan ada 20.000 dari 75.000 desa yang ada di Indonesia belum memiliki akses internet. Padahal adanya infrastruktur ini sangat penting dalam menghadapi situasi pandemi.

"Oleh karena itu, bagi pemerintah Indonesia yang memfokuskan pembangunan infrastruktur untuk memastikan konektivitas yang terjalin tidak lagi menjadi kendala. Perlu adanya kondisi agar Indonesia dapat membangun secara inklusif," jelas dia.

Maka dari itu, dia menegaskan ketersediaan infrastruktur bisa digunakan untuk menghadapi berbagai isu yang terjadi mulai dari pandemi, perubahan iklim, maupun distrubsi teknologi. Tanpa infrastruktur yang memadai maka sulit bagi negara menghadapi berbagai isu tersebut.

"Untuk kita bisa terus membangun secara berkelanjutan dan inklusif, infrastruktur menjadi penting. Infrastruktur dalam hal ini bisa dalam bentuk jalan, listrik, telekomunikasi, pelabuhan, bandara, atau juga air, sanitasi, itu semua sangat penting," kata dia.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Naik, Tertinggi di Jakarta

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK) Indonesia tahun 2019 mencapai 5,32 atau meningkat dibanding IP-TIK 2018 sebesar 5,07. IP-TIK disusun oleh 11 indikator yang dikombinasikan menjadi 3 subindeks, yaitu subindeks akses dan infrastruktur, subindeks penggunaan, dan subindeks keahlian.

Ketua BPS, Suhariyanto menyampaikan, capaian dari ketiga subindeks tersebut yakni, untuk akses dan infrastruktur TIK yang mencerminkan kesiapan TIK Indonesia (ICT readiness) mencapai 5,53.

Subindeks penggunaan yang mencerminkan tingkat penggunaan TIK di Indonesia mencapai 4,85, dan subindeks keahlian yang mencerminkan kemampuan yang diperlukan dalam TIK di Indonesia mencapai 5,84.

Kecuk sapaan akrabnya menjelaskan, skala IP-TIK berada pada rentang 0–10. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK suatu wilayah semakin pesat.

"Demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK di suatu wilayah relatif masih lambat,” jelas dia dalam video konferens, Selasa (15/12).

Adapun Provinsi dengan IP-TIK tertinggi pada tahun 2019 adalah DKI Jakarta, yaitu 7,31. Sedangkan provinsi dengan IP-TIK terendah adalah Papua, yaitu 3,33.

Sebagai informasi, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan TIK suatu wilayah pada suatu waktu. Selain itu, IP-TIK dapat mengukur kesenjangan digital serta menginformasikan potensi dalam rangka pembangunan TIK.

IP-TIK dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU) dengan nama ICT Development Index. Dengan mengacu pada metodologi dari ITU (2016), BPS melakukan penghitungan IP-TIK pada tingkat nasional dan provinsi.