Merdeka.com - Ratusan demonstran yang terdiri dari warga miskin kota, buruh dan mahasiswa menggeruduk kantor BPJS di Jalan AP Pettarani, Makassar, terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah pada Januari mendatang. Tidak hanya di Makassar, masyarakat juga berbondong-bondong mendatangi istana negara dan kantor DPR, Jakarta, menyerukan hal yang sama.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berharap masyarakat menyampaikan aspirasinya tanpa merusak fasilitas negara. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.

"Saya harap semuanya tetap diwadahi dalam proses ekspresi, aspirasi, politik yang baik, yang tidak anarkis, tidak merusak karena ini milik kita bersama. Apapun yang kita rusak, itu merusak diri sendiri," ujar Menteri Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Jakarta, Rabu (2/10).

Dia melanjutkan, perbedaan sikap dalam menanggapi kenaikan iuran BPJS adalah sesuatu yang dapat diterima. Dia pun berharap semua pihak menyampaikan aspirasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Saya berharap semua elemen masyarakat, apapun pandangan dan perbedaannya, semuanya disampaikan dalam satu koridor yang tertib, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

"Indonesia adalah negara demokrasi yang sudah kita sepakati bersama dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Dalam demokrasi ada perbedaan, oleh karena itu kita punya demokrasi, jadi kalau ada aspirasi dan perbedaan saya rasa itu adalah wajar," sambungnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Angger P. Yuwono mengatakan, kenaikan iuran untuk mengatasi defisit BPJS kesehatan akan berlaku hingga akhir 2021. Menurutnya, defisit terjadi akibat belum sesuainya besaran iuran program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan dengan perhitungan aktuaria. Sehingga diperlukan adanya penyesuaian besaran iuran setiap dua tahun.