Menteri Saleh bantah telah terjadi PHK massal

Merdeka.com - Perlambatan ekonomi Indonesia telah berdampak pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) setidaknya sudah ada 62.331 tenaga kerja terkena PHK.

Menteri Perindustrian Saleh Husein membantah keberadaan PHK tersebut. Sebab, pihaknya mengaku belum mendapatkan laporan secara resmi dari perusahaan terkait adanya PHK tersebut.

"Tidak ada, sampai saat ini belum ada secara resmi makanya saya tanya kembali. Ada gak sebutin PT nya apa? pabrik di mana?"‎ ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (2/10).

Bahkan, dia sempat meminta data jika benar terjadi PHK. Tujuannya untuk dilakukan pengecekan, agar data yang diterima Kementerian Perindustrian dapat terverifikasi.

‎"Oke, nama industrinya apa? Biar sama-sama dicek. Jangan dunia maya. Nama pabriknya? Di mana? Lokasinya di mana? kita datangi, bener tidak itu dia PHK," tegasnya.

Menteri Saleh menyarankan perusahaan untuk melaporkan jika benar terjadi PHK. Bahkan, dia mempersilakan masyarakat yang ter-PHK untuk melaporkannya ke Kementerian Perindustrian dan Kementerian Tenaga Kerja.

Sebelumnya, Ketua Umum KSPSI Yoris Raweyai mengatakan,‎ Jawa Timur menjadi provinsi terbanyak yang telah melakukan PHK. Bahkan perusahaan rokok sebesar PT Sampoerna dan PT Gudang Garam telah memulangkan ribuan karyawannya.

"PT Gudang Garam 6.189 orang, PT Sampoerna 12.125 orang, PT Bentoel 1.000 orang, PT Panasonic 1.200 orang dan PT BUMG 2.000 orang. Pokoknya total untuk di Jawa Timur 24.259 orang," ujarnya di Kantor Apindo, Jakarta.

Sedangkan untuk PHK terbanyak kedua dipegang oleh Jawa Tengah dengan 5.293 orang kemudian DKI Jakarta dengan 767 orang.‎ Melihat kondisi tersebut, Yoris mengaku sangat prihatin. Dia mengharapkan pemerintah segera melakukan antisipasi agar gelombang PHK ini tidak meluas.

"Regulasikan dari pemerintah. Pengusaha sudah menikmati keuntungan sejak lama. Saat ini berikan ruang untuk kami para buruh bertahan. Sisihkan sedikit anggaran untuk menahan PHK," tegasnya.