Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta Presiden Joko Widodo meninjau ulang rencana aksi ekspansi PT Garuda Indonesia. Yakni soal rencana pembelian 30 unit pesawat.

Pernyataan tersebut membuat Menteri BUMN Rini Soemarno gerah. Dia menyindir Rizal dengan menyebut bahwa wewenang pembelian pesawat Garuda bukan urusan Menko Kemaritiman.

Menanggapi itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut hal biasa terjadi perbedaan pendapat di antara menteri.

"Pastinya di dalam Kabinet ada perbedaan pandangan. Biasa saja," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Politikus senior PDIP ini membantah kedua menteri tersebut saling bersitegang. Dia menjamin hubungan keduanya tetap terjalin baik. "Hubungan keduanya baik-baik saja," tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Rizal menilai, pembelian 30 unit pesawat jenis Airbus yang bakal dilakukan Garuda tidak cocok untuk penerbangan dalam negeri. Pesawat berbadan besar digunakan untuk penerbangan internasional yang menurutnya justru membuat Garuda menanggung rugi.

"Karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman USD 44,5 miliar dari China Aviation Bank untuk beli pesawat airbus 350, 30 unit. Itu hanya cocok Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa. Pengalaman Garuda selama ini Jakarta-Amsterdam, Jakarta-London, penumpang 30 persen. Merugi melulu," ungkapnya.

Pernyataan itu membuat Menteri BUMN Rini Soemarno geram. Dia mengatakan Garuda Indonesia berada di bawah kewenangannya dan bertanggung jawab pada Menko Perekonomian Darmin Nasution.

"BUMN itu (Garuda) jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi, jangan ada yang mencampuri Garuda," kata Rini.