Menteri Rini & Menko Luhut heran gaji pekerja JICT sangat tinggi

Merdeka.com - Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) mengakhiri mogok kerja setelah lima hari atau lebih awal dari yang direncanakan yakni hingga delapan hari.

"Demi kepentingan dan cita-cita, serta berpijak pada kepentingan nasional yang lebih besar, saya, Nova Hakim, sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) JICT, menyatakan stop mogok terhitung saat ini juga, 7 Agustus 2017 pukul 16.00 WIB," kata Ketua Umum SP JICT Nova Sofyan Hakim seperti dikutip dari Antara, Senin (8/8).

Berhentinya aksi mogok bukan berarti tuntutan dihentikan. SP JICT tetap menolak perpanjangan kontrak dengan Hutchison Port Holdings yang akan habis pada 2019.Perpanjangan kontrak tersebut dianggap merugikan negara.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno pernah mengatakan, bahwa tidak akan ada kerugian apa pun jika kontrak tersebut diperpanjang selama 10 tahun hingga 2029. "Justru keuntungan diperpanjang untuk Pelindo II (induk usaha JICT) dan negara, sehingga pendapatan negara bertambah dibandingkan jika tidak diperpanjang," belum lama ini.

Selain itu, Menteri Rini juga heran dengan aksi mogok para serikat pekerja JICT yang memiliki gaji bulanan dan bonus terbesar di sektor pelabuhan. Upahnya bahkan lebih besar dibading tenaga kerja di Terminal Peti Kemas Koja dan Terminal Peti Kemas Kalibaru (New Priok). Oleh karena itu, tuntutan bonus yang diminta pekerja tak masuk akal.

"Jadi saya masih enggak ngerti kenapa harus demo," ujar Rini di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (3/8).

"Di Pelindo II itu ada TPK Koja dan Kalibaru, gaji mereka jauh di bawah karyawan JICT. Partner kita Hutchison juga mengatakan, dari seluruh pelabuhan yang mereka operasikan, gaji karyawan Indonesia paling tinggi. Kenapa demo terus, kami juga bingung," tutur Rini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan juga berpendapat sama. Luhut mengaku heran dengan gaji pekerja JICT. Bahkan, kata Luhut, pendapatan pekerja JICT melebih gaji selevel menteri.

"Gaji mereka nomor dua tertinggi di dunia, untuk operator Rp 36 juta. Gaji saya saja yang menteri Rp 19 juta," kata Luhut.

Diberitakan sebelumnya, penolakan perpanjangan kontrak JICT dengan Pelindo II oleh SP JICT dinilai sejumlah kalangan bermotif kepentingan ekonomi yang menguntungkan SP JICT. Sebab, jika kontrak perpanjangan tersebut batal, maka para pekerja JICT akan mendapatkan uang pesangon miliaran rupiah.

"Jika kontrak JICT-Pelindo II batal, otomatis pada saat tahun 2019 JICT tidak akan punya wilayah operasional di terminal tanjung priok dan tidak ada pekerjaan buat para pekerja itu. Mau kerja dimana mereka, wong dermaganya diambil alih Pelindo II," ungkap mantan kepala biro hukum Kementerian Perhubungan, Kalalo Nugroho di Jakarta, Jumat (4/8).

Menurutnya, dalam situasi tanpa operasional itulah JICT akan dipaksa untuk rasionalisasi para pekerjanya. Dalam perhitungan di Perjanjian Kerja Bersama (PKB), masing-masing pekerja akan mendapatkan pesangon dengan jumlah miliaran.

"Menurut UU 17 tentang Pelabuhan, Pelindo II sebagai pemilik konsesi berhak untuk bermitra untuk kegiatan operasional. Itu dermaga yang sekarang dioperasikan oleh JICT juga aset Pelindo II, aset negara," ujarnya.