Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengakui dirinya sempat terkejut saat mengetahui mayoritas perusahaan pelat merah tidak melakukan lindung nilai (hedging) saat mengajukan utang luar negeri dalam bentuk valuta asing. Dengan begitu, Rini menilai hal itu mampu mengancam keuangan perusahaan negara.

"Sejak awal saya masuk ke BUMN, saya marah-marah ke direksi BUMN, kenapa ini gak hedging, karena waktu itu banyak sekali BUMN yang punya kewajiban (utang) dalam valas," ujar Rini di Gedung Bank Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/4).

Menurut Rini, para direksi perusahaan pelat merah menyebut jika mereka tidak melakukan hedging lantaran takut diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung.

"Mereka jawabnya takut diperiksa BPK dan Kejaksaan," ucapnya.

Rini pun mengaku lega dengan dikeluarkannya aturan terkait kewajiban hedging di setiap utang berbentuk valas yang ditelurkan Bank Indonesia.

"Alhamdulillah kita komunikasi lebih dalam dengan penegak hukum, dukungan BI dan OJK, akhirnya bisa menandatangani lindung nilai PLN dengan bank pemerintah," tandasnya.

Seperti diketahui, secara umum, pedoman teknis hedging mengatur pelaksanaan transaksi derivatif, semacam foreign exchange swap, foreign exchange forward, dan foreign exchange option.

Sejauh ini, sudah ada tiga bank pelat merah yang siap melayani permintaan hedging. Yaitu, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia.