Menteri Rini beri sinyal rombak susunan direksi Waskita Karya

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno belum menentukan sanksi untuk PT Waskita Karya pasca kecelakaan ambruknya peer bekisting pier head dalam proyek pembangunan tol Becakayu di Jakarta Timur. Rini mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil evaluasi Komite Keamanan Kontruksi (K3).

"Jadi komite ini dan kita juga memberikan komitmen kepada Pak Menteri PUPR, kami juga akan mengambil konsultan independen yang sekarang sudah bekerja bersama-sama dengan komite keamanan dan konstruksi. Nah kalau sudah ada laporannya itu, baru kita tahu sanksinya," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (21/2).

Menteri Rini menyebut bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada evaluasi direksi apabila ditemukan adanya kelalaian perusahaan. Selain itu, pihaknya juga akan mengkaji rencana penambahan satu jabatan direksi untuk mengawal pekerjaan perusahaan terkait pengawasan keselamatan pekerja.

"Pasti akan semua, akan mulainya dari yang kita lihat di lapangannya. Kejadiannya, kelalaiannya seperti apa. Apa yang sebetulnya terjadi? Nah itu semua saya enggak bisa jawab sekarang. Tapi nantinya kita akan evaluasi semua," jelasnya.

"Tapi yang paling utama memang salah satu yang saya meriview di Kementerian BUMN, bahwa keselamatan ini sangat penting. Jadi harus ada direktur atau SVP yang bisa bertanggung jawab langsung di pusat mengenai keselamatan. Sehingga ini yang perlu ditambah di direktorat-direktorat," tambahnya.

Menteri Rini menambahkan, hasil evaluasi kecelakaan kerja pada proyek-proyek infrastruktur di Jakarta akan diumumkan dalam waktu dekat. Hal tersebut dilakukan supaya pengerjaan infrastruktur tetap dapat berjalan sesuai target.

"Tentu secepatnya, karena memang yang kita utamakan juga adalah kejadian yang di Jakarta Becakayu dan proyek yang di Jakarta yang kita dahulukan. Kita anggap ini sebagai audit keamanan atau teknis. Jadi keselamatan ini penting sekali, bagaimana keamanan untuk menyelamatkan para yang bekerja," jelasnya.