Menteri Rini belum tahu Freeport tawarkan nilai saham Rp 23 triliun

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno mengaku belum mengetahui kalau PT Freeport Indonesia telah mengeluarkan surat penawaran saham sebesar 10,64 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2014. Surat ini memang ditujukan langsung kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Rini mengaku belum berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai hal ini. PT Freeport Indonesia menawarkan nilai sahamnya sebesar USD 1,7 miliar atau Rp 23,6 triliun untuk saham 10,64 persen.

"Oh saya belum dengar itu. Saya belum dengar terus terang. Jadi saya belum bisa kasih komentar. Kita kan harus menganalisa dari beberapa hal, menganalisa dari harga coppernya itu sendiri, dari reserve yang ada di sana. Dan kalau dilihat di sana, kan harga copper sedang turun ya," ucap Rini di Gedugn Garuda Indonesia, Jakarta, Jumat (15/1).

Meski demikian, Rini memberi sinyal tak akan langsung membeli divestasi saham Freeport. Menurut Rini, banyak hal yang harus diperhatikan dalam menentukan harga pembelian saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

Rini meyakini, dengan kemampuan yang dimiliki BUMN, perusahaan pelat merah tersebut mampu memiliki saham lebih dari 20-30 persen.

"Karena itu tentunya dengan BUMN kan itu akan memberikan kembali juga kepada rakyat. Bahwa bangsa Indonesia memiliki lebih besar juga di sana. Kami tekankan bahwa kami dari BUMN tertarik, bila memang itu ditawarkan kita mau ambil. Tapi itu (harga saham) belum ada," jelas Rini.

Seperti diketahui, Kementerian ESDM telah menerima surat penawaran saham dari PT. Freeport. Dalam penawaran tersebut, perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini mengajukan tawaran saham 10,64 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2014.

"Mereka menawarkan 10,64 persen dan tentunya dalam pengeluaran tersebut yang 100 persen USD 16,2 miliar, kemudian yang 10,64 persen jadi USD 1,7 miliar atau Rp 23,6 triliun. Setelah menyampaikan tawarannya tugas pemerintah melakukan evaluasi, nanti kita akan membahas dengan tim lintas kementerian," ujar Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Bambang Gatot dalam konferensi pers di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (14/1).

Nantinya, kata dia, penawaran 10,46 persen akan dievaluasi pemerintah. Untuk itu, pihaknya akan menunjuk independent value atau tim lintas kementerian guna mengevaluasi saham yang ditawarkan. (mdk/idr)