Menteri PU: Pembangunan underpass dan flyover tugas Jokowi

Merdeka.com - Kecelakaan maut antara KRL dengan mobil tangki pengangkut BBM memunculkan kembali rencana untuk pembangunan underpass atau flyover di lintasan sebidang jalan raya dan perlintasan kereta. Padahal, rencana ini sebelumnya sempat tiarap dan tak lagi dibahas baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun pemerintah pusat.

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengakui, pembangunan flyover maupun underpass memang jalan keluar untuk menghindari kecelakaan dan kemacetan di jalan raya. Namun pembangunan ini bukanlah tugas pemerintah pusat melainkan tugas pemerintah daerah.

"Itu semua jalan lokal jadi tanggung jawab Pemda DKI, dan Pemda Tangerang serta Depok juga kan," kata Djoko di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/12).

Dari sisi teknis, Djoko menyebut pembangunan flyover maupun underpass tergolong mudah. Namun memerlukan dana yang cukup besar. Untuk membangun satu flyover atau underpass membutuhkan dana ratusan miliar.

"Itu untuk mengurangi kemacetan dan kecelakaan memang flyover, underpass ada jalan bagus. Kalau jalan nasional baru pemerintah pusat yang bangun," tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji ulang pembangunan terowongan atau underpass dan jalan layang di perlintasan kereta api. Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan membangun tujuh jembatan layang dan tiga terowongan perlintasan yang akan dibangun mulai tahun depan.

"Seharusnya 2014 kami sudah mulai tapi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan PT Kereta Api Indonesia punya rencana lain," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Manggas Rudy Siahaan, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (2/12).

Berdasarkan data Dinas, ketujuh underpass yang akan dibangun tersebut yakni di Jalan Guntur-Cik Di Tiro Rp 7,5 miliar, Jalan Kartini Rp 10 miliar, Jalan Halimun-Madiun Rp 5 miliar, Jalan Industri Rp 5 miliar, Jalan Garuda Rp 5 miliar, Jalan Cendrawasih Rp 10 miliar, dan Jalan Permata Hijau Rp 5 miliar.

Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan, upaya pengurangan itu dijalankan dengan membangun flyover atau underpass. Untuk menjalankan proyek ini, pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. "Minimal tahun depan kita mulai membangun dan jangan lama-lama," ujar Mangindaan di Jakarta, Rabu (11/12).

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan, pihaknya tengah melakukan penelusuran keberadaan lintasan sebidang yang ada di wilayah Jabodetabek. Menurut dia, penelusuran ini diperlukan untuk mendapat kepastian berapa jumlah perlintasan sebidang yang perlu dibangun flyover maupun underpass. Bambang mengatakan, Pemerintah DKI telah mengalokasikan sejumlah dana untuk pembangunan ini. "Dana DKI yang tadinya sudah dialokasikan untuk flyover atau underpass di titik yang bersinggungan dengan loop line nantinya akan dialokasikan untuk tempat lainnya dan diliat urgensinya," ungkap dia. Lebih lanjut, Bambang menerangkan, Pemda DKI telah menyatakan bersedia membangun sekitar 10 hingga 12 flyover. (mdk/noe)