Menteri KKP klaim Indonesia sudah swasembada garam sejak 2012

Merdeka.com - Saat rapat koordinasi (rakor) ekonomi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sharif Cicip Sutardjo curhat perihal sektor kelautan dan perikanan yang sama sekali tidak pernah mendapat subsidi dari pemerintah. Berbeda dengan sektor pertanian yang selalu mendapat subsidi pupuk setiap tahun.

"Kita tidak pernah dapat subsidi lho, Pak Menko Perekonomian. Untuk pakan dan segala macamnya tidak dapat. Sedangkan sektor pertanian ada subsidi Rp 18 triliun, jadi nelayan kita harus punya spirit lebih," ucap Sharif dalam rapat di Gedung KKP, Jakarta, Selasa (2/9).

Meski begitu, dia mengklaim pertumbuhan sektor perikanan mampu melampaui pertumbuhan sektor pertanian dan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

"Di tengah perlambatan ekonomi, sektor perikanan bisa tumbuh dan terus meningkat menjadi 6,9 persen pada 2013. Jadi sejak 2010, pertumbuhan sektor perikanan selalu di atas 6 persen atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan jauh di atas sektor pertanian sejak 3 tahun lalu," tegas Sharif yang disambut tepuk tangan.

Positifnya kinerja sektor perikanan diklaim karena kuatnya peran serta penyuluh perikanan, pertanian dan kehutanan yang mempunyai inovasi serta kreativitas tinggi dalam meningkatkan produktivitas setiap sektor.

"Contohnya saja sejak 2005, kita selalu impor garam konsumsi karena produksi 800.000-1 juta ton, tapi permintaan 1,5 juta ton. Tapi berkat penyuluh, produksi kita bisa menembus 2,6 juta ton, sehingga sejak 2012, kita sudah bisa swasembada garam dan nggak lagi impor. Yang impor cuma garam industri,"

Dari data yang dipaparkan saat ini Indonesia mempunyai penyuluh perikanan sebanyak 12.113 orang atau 15,76 persen dari total jumlah penyuluh di Indonesia yang mencapai 76.877 orang. Angka ini jauh lebih kecil dibanding basis penyuluh pertanian yang sebanyak 56.335 orang atau 73,38 persen.

"Padahal Indonesia sebagai negara maritim memiliki nilai potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar bila dibanding sektor pertanian yang mencapai Rp 3.000 triliun per tahun," tutupnya. (mdk/noe)