Menteri Jonan: Masih ada masyarakat yang tak mau dipasangi listrik

Merdeka.com - Pemerintah saat ini tengah menggenjot distribusi listrik ke seluruh daerah di Tanah Air. Namun, pendistribusian listrik masih menemui banyak kendala, salah satunya tradisi masyarakat yang tak mau dipasangi listrik.

Hal ini disampaikan Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam seminar bertema Indonesia Energy Roadmap di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jakarta, Rabu (25/1).

Jonan menjelaskan, ada dua target yang ingin dicapai pemerintah dalam masalah kelistrikan. Pertama, akses listrik kepada seluruh warga negara Indonesia. "Diharapkan secepat mungkin semua WNI bisa menikmati akses listrik. Tapi, masih ada saja orang yang tidak mau pasang listrik, padahal ini tersedia," ujar Jonan.

Target pemerintah kedua adalah harga listrik ke masyarakat yang terjangkau. Salah satu caranya, mengembangkan pembangkit listrik dengan bahar bakar yang disesuaikan daerah masing-masing. Jonan mencontohkan, Sumatera Selatan sangat kaya akan batubara. Untuk itu, daerah tersebut dikembangkan PLTU mulut tambang.

"Karena negara kita itu, negara yang geografinya kepulauan jadi tidak semua jenis energi dasar itu bisa digunakan atau efisien digunakan di semua lokasi. Contoh Sumsel, sudah minta bikin PLTU mulut tambang, kalau di situ maunya tenaga surya atau angin, ya bisa asal harganya bisa berkompetisi," jelasnya.

Jonan menambahkan, pemerintah tak akan memberikan insentif dalam pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Sebab, energi terbarukan menjadi fokus serius pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Nantinya, penggunaan energi baru dan terbarukan menjadi 23 persen di 2025 sesuai dengan komitmen pemerintah dalam COP 21 di Paris tahun lalu.

"Pertanyaanya begini dari teman-teman bekerja di bidang EBT, ini perlu ada insentif atau apa, menurut saya tidak, yang perlu itu semangat biar makin lama, makin efisien. Minggu lalu, saya ke Abu Dhabi, misalnya PLTS itu bisa menjual listrik dengan harga USD 2,99 sen per kwh ini. Alamnya beda dan standarnya enggak sama dan misalnya tanah gratis, mungkin kalau direfleksikan semua mungkin harganya USD 6 atau 5 sen (di Indonesia) tapi bukan USD 17 sen," pungkasnya.