Menteri Jonan: Komersialisasi mobil listrik bisa lebih cepat

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan optimis komersialisasi atau penjualan mobil listrik ke masyarakat bisa lebih cepat dari yang diperkirakan. Sebab, teknologi ramah lingkungan tersebut sudah populer di sejumlah negara.

"Ketika saya berbicara dengan orang-orang di bidang minyak dan gas, mereka mengatakan mungkin itu berlaku secara komersial tahun 2050. Saya tidak berpikir demikian, ini akan berjalan lebih cepat dari yang kita bayangkan, sama seperti ponsel, PC, dan tablet," kata Menteri Jonan seperti dikutip Antara di Jakarta, Rabu (19/7).

Jonan mengatakan, mobil listrik asal Amerika Serikat, seperti Tesla sudah populer dan banyak digunakan di sejumlah negara. Menurut dia, jika tidak dibebankan seperti pajak bea masuk dan pajak impor, harga mobil listrik di Indonesia bisa bersaing dengan mobil konvensional.

Sayangnya, mobil listrik, seperti Tesla bisa dibanderol setidaknya mencapai Rp 2 miliar yang tentunya tidak mudah dijangkau masyarakat.

Dia menilai saat ini setiap negara bersaing untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau, terutama Indonesia yang berkomitmen mengurangi emisi karbon dalam Kesepakatan Paris COP 21.

Pemerintah pun telah membentuk tim berunsurkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM yang kini tengah menyusun rancangan regulasi berbentuk peraturan presiden tentang pengembangan mobil listrik untuk mengurangi emisi karbon dan mewujudkan bauran energi terbarukan 23 persen pada 2025.

Terkait dengan penyediaan tenaga listrik dan fasilitasnya, Jonan sudah memiliki konsep pembelian baterai mobil listrik di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik dan yang bekerja sama dengan Pertamina.

"Teknologi baterai itu penting. Semua 6.000 SPBU di Indonesia nantinya bisa menyediakan baterai. Setiap mobil listrik masuk SPBU tidak untuk mengisi bahan bakar, tetapi mengganti baterai. Jadi baterai daya kosong bisa dilepas, lalu menukarnya dengan baterai yang terisi. Konsumen harus membayar baterai tersebut," kata Jonan.

Dia menambahkan melalui kebijakan pengembangan mobil listrik ini, impor gas dan bahan bakar minyak akan dapat ditekan.