Menteri Jonan akui sulit batasi peredaran elpiji bersubsidi

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengakui sulit membatasi pembelian liquefied petroleum gas atau elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram (Kg). Sebab, barangnya banyak beredar di pasaran.

"Kalau barang itu barangnya sama, dijual di pasar, anda boleh beli, ini tidak boleh beli kan tidak mudah, itu saja," kata Ignasius di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/1).

Dalam pembukaan ratas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah akan mengalokasikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 3 Kg sebesar Rp 32,3 triliun dan subsidi listrik Rp 45 triliun, namun dari jumlah tersebut tidak seluruhnya diterima oleh rumah tangga yang tidak mampu.

Menurut Jokowi, lebih dari 65 persen subsidi energi dalam bentuk elpiji 3 Kg juga dinikmati oleh rumah tangga-rumah tangga yang sebetulnya tidak layak untuk menerima.

Jokowi pun meminta penyerahan LPG dapat diintegrasikan dengan program penanggulangan kemiskinan terutama dengan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Ini kan elpiji 3 Kg, mestinya semua bisa beli, tapi yang tidak mampu apakah dikasih subsidi langsung, begitu lho misalnya, tapi belum diputuskan (apakah membeli lewat KKS)," kata Jonan.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan KKS menjadi modal awal untuk implementasi pembelian elpiji bersubsidi dengan sistem non-tunai.

"(Impelementasi) itu pak Jonan yang tahu, kami sudah memulai bagaimana mencoba mengintegrasikan kemudian bantuan itu sudah makin bersifat non-tunai, kartu-kartu sudah mulai diintegrasikan, paling tidak PKH (program keluarga harapan) dan rastra (beras sejahtera) jadi peluang untuk pengitegrasian itu," kata Khofifah.

Khofifah pun mengakui distribusi elpiji bersubsidi dan listrik bersubsidi akan diintegrasikan dengan PKH dan rastra. Namun, rencana ini masih membutuhkan waktu.

"Apa yang ingin kami integrasikan dengan PLN, datanya juga penerimanya kan besar, LPG sampai 55 juta rumah tangga, listrik itu 45,1 juta rumah tangga, tapi PKH hanya 6,5 juta jadi mengintegrasikannya perlu waktu ini akan menjadi pintu masuk dari kemungkinan integrasi program-program atau bansos lain," tegas Khofifah.