Menteri Hanif akui persoalan upah buruh rumit

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengakui persoalan upah minimun pekerja rumit. Setidaknya ada tiga persoalan yang harus diselesaikan.

Yaitu, tuntutan gaji besar tak diikuti oleh peningkatan produktivitas pekerja. Kemudian, industri kecil sulit mengikuti penaikan upah minimum setiap tahunnya. Dan, penaikan upah hanya dinikmati pekerja formal.

Dia mengatakan, upah minimum menjadi tidak realistis jika besarannya sudah melebihi gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III.

"Maka kami ingin rumuskan formula bersama-bersama untuk menemukan solusi terbaik," ujarnya, di Jakarta, Senin (1/12).

Menurutnya, penetapan besaran upah buruh tidak harus selalu berpatokan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tetapi, penetapannya wajib didasarkan pada produktifitas buruh dan kemampuan pengusaha.

"Saya bukan orang yang pro kepada pengusaha, tapi saya juga bukan pro kepada buruh. Saya pro kemajuan industri bangsa kita," terangnya.

Terpisah, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengusulkan agar kerangka penaikan upah disusun hingga lima tahun ke depan. Dengan demikian, penyusunan rencana produksi perusahaan tak terganggu.

"Jadi dibuat teratur per tahun sehingga pengusaha gampang dalam membuat rencana untuk lima tahun ke depan," kata Saleh di Jakarta, Senin (1/12).

Dia berjanji bakal bekerja sama dengan Hanif Dhakiri membuat formula penaikan upah menguntungkan semua pihak.

"Masalah upah bisa dibicarakan solusinya bagaimana. Saya akan bicara dengan Menteri Tenaga kerja," terangnya. (mdk/yud)