Menteri ESDM sindir RI kalah dari Timor Leste terapkan pungutan BBM

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menjelaskan, kebijakan dana ketahanan energi (DKE) berguna untuk membangun energi baru dan terbarukan (EBT) di dalam negeri. Sejumlah negara sudah membuktikan pembangunan EBT dengan menggunakan DKE, salah satunya Timor Leste.

"Kita dengan Timor Leste saja tertinggal. Timor Leste itu memupuk dana yang namanya Petrolium Fund, itu sudah lama, sudah sampai Rp 17 triliun. Mereka gunakan hasil penjualan minyaknya bukan untuk dikonsumsi APBN tetapi disimpan, kemudian hasil investasinya yang digunakan untuk membangun energi baru terbarukan," jelasnya dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (27/2).

Selain itu, lanjut Sudirman, Malaysia juga melakukan pungutan DKE. DKE yang dipungut dari penggunaan listrik yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

"Malaysia sebut dananya Renewable Energy Fund. Setiap listrik yang dipasang untuk rumah tangga tertentu katakan dengan watt 450 kwh-900 kwh itu dipungut 2 persen. Itu ditaruh dalam fund, digunakan untuk membangun energi baru terbarukan," kata dia.

Bahkan, kata Sudirman, negara Norwegia yang notabene memiliki cadangan minyak melimpah juga menerapkan pungutan DKE. Kebijakan pemerintah Norwegia bahkan mendapat dukungan penuh dari masyarakatnya.

"Norwegia meski kaya minyak tapi sebagian besar energinya dari energi baru terbarukan. Jadi ada yang disebut Energy Fund, ada yang Petrolium Fund. Ini contoh-contoh yang sudah berjalan dan bisa kita contoh," pungkasnya.

Menteri Sudirman mengungkapkan rencana pemerintah untuk melakukan pengutan ini terus berjalan. Alasannya, payung hukum terkait DKE sudah ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

"Secara sederhana, dalam UU sudah diamanatkan untuk dana energi fosil. Jadi ini bukan suatu yang baru, tetapi selama ini diabaikan," ujarnya.

Pemerintah terus menggodok formula pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) setelah sebelumnya direncanakan dipungut ke masyarakat. Pungutan yang seharusnya diterapkan tahun ini harus ditunda atas instruktuksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).