Menteri ESDM minta belanja pegawai tahun depan tak naik tinggi
Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK mulai menyusun dan menyiapkan draft postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Pemerintah mengklaim melakukan pelbagai perubahan besar terhadap postur anggaran.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan Presiden Joko Widodo menginginkan RAPBN 2016 lebih efisien, terutama dari sisi belanja pegawai atau PNS. Pendisiplinan terhadap belanja pegawai akan dilakukan secara masif dan besar besaran.
Pemerintahan Jokowi-JK menjanjikan memperbesar porsi atau alokasi belanja modal agar bisa memberi dampak langsung pada masyarakat.
"Belanja aparatur jangan naik tinggi-tinggi. Di APBN 2016 yang pertama memang harus melakukan efisiensi pendisiplinan belanja aparatur berbasis kinerja dan memaksimalkan belanja modal. Belanja pegawai barang aparatur diefisienkan. Kalau dibutuhkan meningkat boleh tapi jangan mengada-ada," ucap Sudirman dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (17/4).
Dari pengakuan Sudirman Said, dalam penyusunan anggaran tahun depan, pemerintah tidak akan terpaku pada anggaran tahun ini. Dia mengkritik kebiasaan pemerintah sebelumnya dalam penyusunan anggaran. Menurutnya, pemerintahan sebelum Jokowi cenderung berpatokan pada anggaran tahun sebelumnya dengan dibumbui sedikit perubahan.
"Ke depan dalam penyusunan kita jangan semata mata menggunakan APBN tahun lalu jadi pedoman. Kalau biasanya hanya melihat APBN tahun sebelumnya lalu minta tambahan misalnya 10 persen. Ini terjadi berkali kali," katanya.
Mantan Dirut PT Pindad ini mengaku sedang melakukan konsolidasi internal dalam penyusunan anggaran. Sekaligus menunggu pengesahan pejabat eselon 1 yang rencananya akan selesai akhir bulan ini.
"Akhir bulan ini Kepres eselon 1 akan selesai. Kita segera menata eselon 2 dan 3. Akhir bulan konsolidasi selesai. Kita masuk training penyamaan visi," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaTak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM
Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.
Baca SelengkapnyaPegawai Bisa Terima THR Lebih Besar dari Gaji, Ini Syarat dan Ketentuannya
Menaker Ida bilang ada perusahaan yang membayar THR lebih besar dari ketentuan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?
Beras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaAnak-Anak di Inggris Beri Pesan Dukungan untuk Anak-Anak Palestina dalam Unjuk Rasa di London
Anak-Anak di Inggris Beri Pesan Dukungan untuk Anak-Anak Palestina dalam Unjuk Rasa di London
Baca SelengkapnyaAturan Diubah, Badan Usaha Bisa Nikmati Subsidi Konversi Motor Listrik Rp10 Juta dari Pemerintah
Dadan mengakui sudah ada perusahaan yang disasar untuk diberikan insentif tersebut.
Baca SelengkapnyaCara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah
Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca Selengkapnya