Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri ESDM Khawatir proyek 35.000 MW terseret kasus hukum

Menteri ESDM Khawatir proyek 35.000 MW terseret kasus hukum PLN. merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said tidak menampik dengan banyaknya kendala proyek pembangunan pembangkit listrik sebesar 35.000 MW. Menurutnya, kendala-kendala ini membayangi investor swasta membantu pemerintah merealisasikan proyek andalan pemerintahan Jokowi-JK.

"Ada tiga hal besar yang selama ini terus kita cermati. Tiga hal yang akan jadi penghalang, membuat target jadi kurang cepat," ujar Sudirman dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (25/6).

Kendala-kendala yang ada tergolong klasik. Namun yang paling dikhawatirkan adalah eksekusi proyek ini justru terseret ke ranah hukum. Seperti yang dialami mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam proyek gardu listrik Jawa-Bali.

"Boleh dibilang yang paling berat adalah kasus hukum yang dialami oleh oleh profesional oleh PLN, dan pemerintah kita," keluhnya.

Persoalan lain adalah pembebasan lahan pembangunan pembangkit listrik. Sudirman mengatakan persoalan lahan kerap bersinggungan dengan berbagai hal, baik itu di instansi ataupun masyarakat secara langsung.

"Karena lahan tak hanya melibatkan masyarakat, juga melibatkan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), pemerintah negara. Kalau negara bisa lebih lebih terkontrol," kata dia.

Meski begitu Sudirman Said optimis persoalan lahan khusus pembangkit listrik bisa teratasi. Dibanding pembebasan lahan di jaringan transmisi yang masih belum menemukan solusi agar masalah itu bisa diatasi secara cepat.

"Saya optimistis, lahan pembangkit lebih mudah dibanding transmisi. Pembebasan pembangunan jaringan transmisi menyangkut besaran yang cukup panjang, karena melintasi segala macam, bentuk tanah, hutan dan lainnya," kata dia.

Kendala ketiga berupa perizinan. Meskipun pemerintah telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pusat di sektor ketenagalistrikan, langkah ini belum sepenuhnya menjamin izin pembangunan pembangkit listrik berjalan cepat.

"Terutama izin yang dikeluarkan pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat kan sudah memberikan berbagai kemudahan," jelas dia.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Tunda Pengoperasian Pembangkit Listrik di Jawa-Bali, Ini Alasannya

Pemerintah Tunda Pengoperasian Pembangkit Listrik di Jawa-Bali, Ini Alasannya

Realisasi capaian pembangkit pada periode 2023 sebesar 4.182,2 megawatt.

Baca Selengkapnya
Dewan Energi: Kompor Listrik harus Dimulai dari Orang Kaya!

Dewan Energi: Kompor Listrik harus Dimulai dari Orang Kaya!

Alasan Dewan Energi usulkan orang kaya wajib pakai kompor listrik.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini

Pemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini

Dampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Bakal Potong Anggaran Subsidi Listrik Tahun Ini

Pemerintah Bakal Potong Anggaran Subsidi Listrik Tahun Ini

Kementerian ESDM mencatat, realisasi subsidi listrik di 2023 mencapai Rp64,02 triliun.

Baca Selengkapnya
Aturan Diubah, Badan Usaha Bisa Nikmati Subsidi Konversi Motor Listrik Rp10 Juta dari Pemerintah

Aturan Diubah, Badan Usaha Bisa Nikmati Subsidi Konversi Motor Listrik Rp10 Juta dari Pemerintah

Dadan mengakui sudah ada perusahaan yang disasar untuk diberikan insentif tersebut.

Baca Selengkapnya
Luhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor

Luhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor

Strategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.

Baca Selengkapnya
Luhut Akui Ada Tenaga Kerja Asing di Proyek Hilirisasi: Jumlahnya 15 Persen Saja

Luhut Akui Ada Tenaga Kerja Asing di Proyek Hilirisasi: Jumlahnya 15 Persen Saja

Luhut memastikan porsi TKA itu nantinya akan berkurang seiring dengan banyak dilatihnya SDM lokal untuk industri hilirisasi.

Baca Selengkapnya
Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM

Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM

Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.

Baca Selengkapnya
Sepanjang 2023, Pemerintah Bangun 2.704 Unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik

Sepanjang 2023, Pemerintah Bangun 2.704 Unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik

Realisasi pembangunan ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 1.035 unit.

Baca Selengkapnya