Merdeka.com - Jumat pekan lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menggegerkan publik, seperti biasa dia lakukan. Kali ini, isu yang dilontarkan adalah rencana pemprov meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke wilayah ibu kota. Langkah itu dipercaya bisa mengurangi arus kendaraan, dan mengurangi kemacetan.

Ide pria akrab disapa Ahok itu lebih radikal dari yang pernah digulirkan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Beberapa bulan lalu, Dahlan usul supaya premium tak didistribusikan lagi di kawasan elit Jakarta, agar konsumsi BBM nasional tak menjebol anggaran negara.

Ahok serius dengan wacana yang dia usung. "Kita akan meminta kepada menteri ESDM untuk menghentikan suplai BBM bersubsidi di Jakarta," ujarnya di Balai Kota.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo langsung menjelaskan maksud wakilnya. Pemprov hanya berniat menghapus jatah premium bagi kendaraan roda empat milik pribadi. "Terutama mobil saja. Sepeda motor, truk, bus itu tetap," kata pria akrab disapa Jokowi itu di kantornya, Jakarta, Kamis (19/12).

Wacana itu langsung dibahas publik, juga mengundang komentar pejabat pemerintah pusat. Salah satunya, adalah Menteri ESDM Jero Wacik. Dia menilai, ide Ahok baik, namun perlu ada dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena setiap kebijakan menyangkut BBM bersubsidi pasti masuk ranah politik.

"Ide itu bagus, niatnya bagus, tapi kan melaksanakan itu harus rundingan dengan DPR, dan pihak lainnya. Mengurangi subsidi itu tidak bisa terus kita beli," kata Jero dua hari lalu.

Namun, orang nomor satu dalam penentuan kebijakan energi nasional, yakni Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku tidak 'sreg' bila premium begitu saja dihilangkan. Menurut Hatta, yang sangat mungkin dilakukan Ahok adalah mengalihkan subsidi BBM memperkuat transportasi umum.

Pemerintah pusat percaya masih ada masyarakat yang butuh disubsidi pemerintah. Pencabutan subsidi akan sangat memukul rakyat miskin. "Penghapusan BBM subsidi tidak boleh," kata Hatta tegas.

Sebelumnya, PT Pertamina juga mengaku bakal kerepotan bila gagasan Ahok disetujui pemerintah. Ada kemungkinan terjadi gejolak sosial ketika ada pengguna mobil yang tidak boleh membeli premium.

"BBM bersubsidi ini kan kebijakan nasional. Menurut saya, sebaiknya keputusannya harus bersifat komprehensif, tidak sektoral, karena akan timbul masalah di tempat lain," kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya.

Tak lama selepas oleganya di pemerintahan dan BUMN mengkritik Ahok, Jero Wacik mendadak balik arah. Dari salah satu jajaran pejabat pusat yang memuji rencana sang wagub, kemarin mantan menteri pariwisata dan kebudayaan itu menilai ide pemprov DKI kurang perhitungan.

Niatan Ahok menghapus subsidi BBM untuk mobil dari ibu kota bisa diartikan sebagai perlawanan terhadap kehendak rakyat. Sebab, masih banyak warga tidak mampu untuk memperoleh harga BBM yang terjangkau.

"Rakyat di Jakarta kan itu banyak juga yang tidak mampu, jadi yang tidak mampu itu wajib menerima subsidi," tegasnya.

Jero membantah bila perubahan sikapnya karena mengikuti sikap Kemenko Perekonomian dan Pertamina. Menurutnya, faktor DPR yang jadi perhitungan Kementerian ESDM. Agar DKI tak terkesan terlalu ambisius, dia menyarankan sinergi dalam mewujudkan pengurangan alokasi BBM bersubsidi, bukan menghilangkan sepenuhnya jatah kendaraan roda empat pribadi.

"Jangankan wakil gubernur, menteri saja tidak bisa sendirian. Harus tingkat inter kementerian, dengan DPR dan pemerintah," tandasnya.

Ahok sendiri mengaku merasa ditinggalkan pemerintah pusat dalam membatasi kendaraan pribadi agar kemacetan bisa dikelola lebih baik. Dia memprotes janji palsu Kementerian Perindustrian terkait mobil murah ramah lingkungan (LCGC) yang rupanya tetap lebih banyak dijual di pasar Jakarta.

Bukan cuma masalah pertambahan jumlah kendaraan, mantan Bupati Belitung Timur itu heran mengapa Pertamina justru membagikan alat pemantau konsumsi premium (RFID) ke mobil pribadi.

"Faktanya, Jakarta semua mobil murah. Terus dijamin tidak pakai BBM subsidi. Tapi nyatanya Pertamina mengeluarkan RFID. Artinya, mobil mewah dan murah kalau ada RFID berhak pakai BBM subsidi," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/12).

Dia mendesak pemerintah pusat mendukung langkah radikal pemprov. Ahok berkukuh, penghapusan BBM Subsidi buat mobil di ibu kota bisa dialihkan untuk kepentingan publik. "Di APBN 2015 bisa memanfaatkan uang subsidi BBM ini ke yang lebih berguna," ujarnya.

Alhasil, saga perdebatan persepsi dalam mengelola BBM subsidi antara pemerintah pusat dan pemprov DKI masih berlanjut.