Menteri Edhy Ungkap Preman Kuasai BBM Subsidi untuk Nelayan

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menceritakan penyebab nelayan tangkap ikan kerap kesulitan mendapat akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Salah satu penyebabnya BBM dikuasai para preman wilayah.

Para preman ini bahkan, menurutnya, kekuatannya lebih besar dari tentara dan polisi atau pemangku kebijakan setempat. "Mereka (nelayan) itu akan berhadapan dengan preman-preman yang memegang wilayah," kata Menteri Edhy dalam pembukaan Pertemuan Regional ke-2 Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna di Mina Bahari IV, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (18/19).

Menteri Edhy menyebut kasus hilangnya BBM bersubsidi di wilayah bukan isu baru. Solusi berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) sudah pernah dilakukan. Hanya saja, saat SPBN berdiri, tidak bertahan lama.

Kondisi ini pernah dialami Menteri Edhy di daerah pemilihannya saat jadi anggota dewan. "Setelah berdiri malah tetap juga nelayan tidak kebagian (BBM bersubsidi)," ujar Menteri Edhy.

Dia mencurigai ada 'pemain' dalam kasus ini. Namun, dia belum bisa memastikan kasus ini permainan antara pengirim atau pemilik SPBN di lokasi tersebut. Sebab, nelayan di sekitar itu susah mendapatkan solar bersubsidi.

"Saya tahu kok hilangnya kemana, dikirim (baru) sekali," ucap Menteri Edhy.

Namun, dia tidak ingin menyalahkan pihak manapun. Sebaliknya dia menginginkan para pemangku kebijakan yang hadir dalam forum itu memberikan masukan untuk mengatasi masalah ini. Minimal kata Menteri Edhy, ada upaya mengurangi masalah BBM bersubsidi untuk para nelayan.

Politikus Partai Gerindra ini mempersilakan para pemangku kebijakan membuat komunitas besar atau kecil dalam rangka mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi di wilayah masing-masing. "Jadi solar itu harus ada," ujar Menteri Edhy.

Menteri Edhy Dorong Nelayan Awasi SPBN

Dia melanjutkan, masalah BBM mudah mengatasinya. Anggaran bisa menggunakan dana milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dia juga berjanji akan bekerja sama dengan Pertamina lewat Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.

Nantinya, Menteri Edhy ingin SPBN yang dibangun dalam kontrol nelayan 100 persen. Sehingga tidak ada lagi yang 'bermain' dengan BBM bersubsidi.

Tiap nelayan bisa mengakses BBM subsidi sesuai porsinya seperti hanya 15 liter, 20 liter dan 50 liter. Dia tak mau mendengar lagi cerita nelayan sudah ambil jatah 50 liter tapi mengaku hilang. Padahal, jatahnya dijual.

Dia juga berharap para nelayan dengan kapal 40 GT tidak memanfaatkan situasi dalam mendapatkan BBM bersubsidi. Sebab, BBM bersubsidi hanya untuk kapal di bawah 10 GT.

"Nelayan 40 GT harganya yang normal, harga industri," tutup Menteri Edhy.