Menteri Edhy Prabowo Bakal Lanjutkan Kebijakan Susi Pudjiastuti di 6 Bulan Pertama

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) periode 2019-2024, Edhy Prabowo mengaku akan melanjutkan kebijakan Susi Pujiastuti dalam 6 bulan pertamanya ketika menjabat.

"6 bulan ini akan kami lanjutkan yang Ibu Susi lakukan. Saya tak akan lakukan perombakan yang tak perlu," ungkap dia di kantornya, Rabu (23/10).

Edhy menilai, pihaknya juga tak meragukan apa yang selama ini Susi Pudjiastuti telah raih sebagai MKP periode 2014-2019. Sebab itu, dia akan melanjutkan kebijakan Susi tersebut.

"Saya percaya teman teman KKP juga bekerja tak pernah berhenti-hentinya untuk membela NKRI," ujarnya.

Sementara itu, Susi Pudjiastuti berpendapat Edhy Prabowo tahu persis apa yang perlu ditingkatkan oleh KKP ke depannya.

"2 bulan sekali kita ketemu. Pak edhy tau program-program KKP. Kelebihannya, kelemahannya KKP tahu semua," kata dia.

Tak Mau Gegabah Tenggelamkan Kapal Asing

Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019-2024, Edhy Prabowo mengatakan bakal terus melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal penangkapan ikan ilegal,namun dia juga menyebutkan bahwa pihaknya tidak akan gegabah.

"Mengenai masalah penenggelaman kapal, saya tidak akan gegabah karena saya akan tanya ke ahli-ahlinya," kata Edhy Prabowo dalam acara Sertijab dan Pisah Sambut Menteri Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (23/10).

Menurut Edhy, selama bertahun-tahun menjadi Ketua Komisi IV DPR RI, dia memantau bahwa kebijakan yang ada selama ini ada kelebihan dan kekurangan tetapi dalam pandangan legislator Gerindra itu, jauh lebih banyak kelebihannya.

Sementara itu, Menteri KKP periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti menyatakan senang karena yang menggantikan dirinya bukankah orang asing, tetapi sosok yang sering ditemui.

Selama ini, Susi Pudjiastuti ketika melakukan rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, kerap menemui Edhy Prabowo sebagai Ketua Komisi tersebut.

Sebelumnya, Susi Pudjiastuti menyatakan, aktivitas kejahatan perikanan yang terjadi di Indonesia dan banyak negara lainnya, juga mengancam berbagai aspek kemanusiaan yang harus segera diatasi secara global.

"IUU Fishing (penangkapan ikan secara ilegal) adalah ancaman besar, bukan hanya kepada stok ikan tetapi juga kepada perekonomian dan kemanusiaan," katanya.

Menurut Susi, aktivitas penangkapan ikan akan mengancam kemanusiaan global antara lain karena terkait pula dengan kejahatan keji lainnya seperti perbudakan. Selain itu, terdapat pula tindak pencurian ikan yang juga terkait dengan perdagangan satwa langka serta hingga penyelundupan senjata api dan narkoba.