Menteri Basuki siapkan beleid awasi kualitas pengembang rumah subsidi
Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Basuki Hadimuljono, mengatakan pemerintah sedang mendesain mekanisme pengawasan pembangunan rumah bersubsidi. Nantinya, mekanisme pengawasan pembangunan rumah subsidi akan dituangkan dalam sebuah Peraturan Menteri (Permen).
"Ini sudah kami buat mekanisme pengawasannya. Setelah pengalaman kami di lapangan. Saya minta di cek dulu sebelum saya jadikan permen. Sebelumnya kan diserahkan kepada bank. Bank yang ngawasi," ungkapnya di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa (22/8).
Mantan Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum ini mengatakan pemerintah, khususnya Kementerian PUPR, akan terus mengawal program rumah subsidi yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi.
"Subsidi itu kan uang negara, saya punya tanggung jawab melindungi kostumer itu," kata dia.
Masih terkait perumahan, Menteri Basuki mengakui masih sedikit Pemerintah Daerah yang serius dalam pelaksanaan program perumahan. Sebagai contoh, belum cukup banyak daerah yang menyederhanakan proses perizinan pembangunan rumah.
"Itu pun masih terus kita monitor. Untuk pemerintah daerah menyederhanakan aturan-aturan itu. Di Pontianak itu hanya 3,5 jam izin itu bisa keluar," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Lana Winayanti, mengakui masih menemukan adanya rumah bersubsidi yang belum ditempati masyarakat. "Untuk tahu ketepatan sasaran, secara rutin kami monitoring ke lapangan. Banyak rumah yang tidak dihuni," ungkapnya.
Dia menjelaskan yang menjadi alasan mendasar rumah tersebut belum ditempati dikarenakan belum sesuainya rumah yang sudah jadi dengan kesepakatan yang dilakukan saat melakukan akad kredit. Seperti kontruksi rumah maupun komponen pendukung seperti saluran sanitasi dan listrik yang belum memadai.
"Karena belum sesuai keinginan mereka (masyarakat). Konstruksinya kurang bagus."
Tak hanya itu, Lana pun meminta dalam pembangunan rumah bersubsidi, pengembang juga memperhatikan karakter atau kondisi daerah setempat. "Desain rumah kurang perhatian arsitektur lokal. Satu rumah ke rumah lain bentuknya sama. Side plannya standar," katanya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaMenteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Istri Pindah ke IKN Juli 2024: Saya Mau Duluan Sebelum Presiden
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki Ungkap Luhut Protes Rumah Menteri di IKN Kecil
rumah miliknya sudah jadi dibangun dan rumah tersebut tidak mewah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaJadi Kuli Pemotong Rumput di Malaysia, Pasutri TKI Ini Berhasil Bangun Rumah Mewah Bak Istana di Kampung Halaman
Ada bangunan megah nan mewah di perkampungan Madura. Bangunan berlantai dua itu menelan biaya hingga miliaran rupiah.
Baca SelengkapnyaBangun Rumah untuk Masyarakat, Dirut MedcoEnergi: Keberhasilan Perusahaan Tak Hanya Dinilai dari Finansial
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2022 ada sekitar 12,71 juta backlog rumah.
Baca SelengkapnyaFOTO: BTN Berupaya Jaga Pertumbuhan KPR di Tengah Kenaikan Harga Rumah Subsidi pada 2024
BTN berupaya semakin kreatif dalam memfasilitasi masyarakat untuk memiliki rumah, termasuk ketika harga rumah bersubsidi diputuskan naik.
Baca SelengkapnyaBersama Pemerintah, Pertamina Siap Salurkan Subsidi Energi 2024 Tepat Sasaran
Pemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki Tak Dampingi Jokowi Resmikan Tol di Sumatera Utara, Ini Penjelasan Kementerian PUPR
Dalam jajaran pejabat yang hadir, tidak ada sosok Basuki Hadimuljono dalam pada upacara peresmian dua ruas jalan tol dengan nilai proyek sebesar Rp4,7 triliun.
Baca Selengkapnya