Merdeka.com - Aliansi Masyarakat Peduli Penegakan Hukum (AMP2H) meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menghentikan rencananya memberikan bantuan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten Belu, NTT.

Koordinator AMP2H, Ferdi Baedari mengatakan, pemberian bantuan serupa sudah pernah dilakukan dua kali, 2012 dan 2013. Tapi yang terjadi malah menjadi lahan proyek oknum tertentu.

Menurut Ferdi, laporan hasil audit sementara BPKP keseluruhan program MBR dari 2013, kerugian negara akan mencapai Rp 120 miliar.

"Selain itu, kami mengkhawatirkan bantuan itu akan tumpang tindih dengan bantuan lainnya di 2012, yang pada akhirnya bisa menimbulkan gejolak di masyarakat penerima bantuan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Senin (12/10).

Dia menambahkan, ‎pada tahun anggaran 2012 kabupaten Belu telah menerima alokasi dana sekitar Rp 204 miliar dengan perincian paket-paket pekerjaan. Sedangkan dana program alokasi rumah khusus sebesar Rp 93,7 miliar.

Namun, program yang bernilai Rp 204 miliar terdiri dari 7 paket pekerjaan tidak terlihat fisiknya di lapangan. Bahkan Satker, PPK, Konsultan, Kontraktor dan Supplier, telah ditetapkan sebagai tersangka dan untuk Paket Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS), sebesar Rp 44,8 miliar yang terdiri dari dua paket pekerjaan.

"Sampai saat ini masih dalam proses hukum dan persidangan di tingkat Pengadilan Tipikor NTT, akibat dugaan korupsi yang dilakukan oleh para pelaksana," tutup Ferdy.