Menteri Basuki diminta tak lanjutkan program bantuan rumah di NTT
Merdeka.com - Aliansi Masyarakat Peduli Penegakan Hukum (AMP2H) meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menghentikan rencananya memberikan bantuan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten Belu, NTT.
Koordinator AMP2H, Ferdi Baedari mengatakan, pemberian bantuan serupa sudah pernah dilakukan dua kali, 2012 dan 2013. Tapi yang terjadi malah menjadi lahan proyek oknum tertentu.
Menurut Ferdi, laporan hasil audit sementara BPKP keseluruhan program MBR dari 2013, kerugian negara akan mencapai Rp 120 miliar.
"Selain itu, kami mengkhawatirkan bantuan itu akan tumpang tindih dengan bantuan lainnya di 2012, yang pada akhirnya bisa menimbulkan gejolak di masyarakat penerima bantuan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Senin (12/10).
Dia menambahkan, pada tahun anggaran 2012 kabupaten Belu telah menerima alokasi dana sekitar Rp 204 miliar dengan perincian paket-paket pekerjaan. Sedangkan dana program alokasi rumah khusus sebesar Rp 93,7 miliar.
Namun, program yang bernilai Rp 204 miliar terdiri dari 7 paket pekerjaan tidak terlihat fisiknya di lapangan. Bahkan Satker, PPK, Konsultan, Kontraktor dan Supplier, telah ditetapkan sebagai tersangka dan untuk Paket Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS), sebesar Rp 44,8 miliar yang terdiri dari dua paket pekerjaan.
"Sampai saat ini masih dalam proses hukum dan persidangan di tingkat Pengadilan Tipikor NTT, akibat dugaan korupsi yang dilakukan oleh para pelaksana," tutup Ferdy.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya
BTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaMenteri Airlangga Buka-bukaan Soal Tujuan Penyaluran Bansos untuk 22 Juta Masyarakat Penerima
Airlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gratis! Cara Mudah Ganti e-KTP Rusak atau Hilang, Sehari Jadi
Pemerintah telah menyediakan layanan mengganti KTP rusak gratis.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras
Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaKumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran
Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaBantuan Pangan untuk 3.583.000 Keluarga di Jateng Mulai Disalurkan Secara Bertahap
Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024.
Baca Selengkapnya