Menteri Basuki awasi dugaan monopoli proyek infrastruktur oleh BUMN

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Basuki Hadimuljono, akan meminta para eselon I di jajarannya untuk mengamati dan mengawasi dugaan tren Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memonopoli pekerjaan di proyek infrastruktur nasional. Dia menduga proyek kecil yang digarap oleh BUMN dilakukan oleh anak usaha.

"Ya ini mestinya tidak boleh terjadi. Nanti saya minta para dirjen awasi dan amati hal ini. BUMN itu tak layak garap proyek-proyek kecil. Ini yang mungkin dilakukan oleh anak cucu usaha BUMN tersebut," kata Menteri Basuki seperti dikutip dari Antara kepada pers di Jakarta, Jumat (15/9).

Menurut Menteri Basuki, sejumlah BUMN Karya seperti Waskita selalu mengerjakan proyek-proyek di atas Rp 300 miliar. "Kalau yang kecil-kecil. Ini yang mungkin masih dikerjakan anak usaha mereka. Ini ke depan mestinya tidak lagi," katanya.

"Kalau saya regulasi, takutnya nanti bertentangan dengan Keputusan Presiden," tambahnya.

Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai saat ini ada tren Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memonopoli pekerjaan di proyek infrastruktur nasional. "Contoh untuk proyek jalan tol, kalau pekerjaan penyediaan batu dan besinya serta pasirnya dikerjakan oleh anak usaha dan cucu BUMN, apa itu tidak monopoli?" kata Ketua Umum HIPMI Bahlil Dahalia usai menghadiri Kelompok Fokus Diskusi PB NU "Mendorong Peran Swasta Untuk Lebih Partisipatif Dalam Pembangunan Infrastruktur".

Menurut dia, konteks monopoli dalam hal ini adalah bila bagian pekerjaan dengan angka tertentu seharusnya bisa diserahkan kepada pengusaha swasta nasional. "Kita setuju ada penguatan BUMN untuk pekerjaan-pekerjaan besar. Kalau yang kecil kecil juga untuk BUMN, lalu di mana peran swasta nasional," ucapnya.

Sementara data yang disampaikan pengamat ekonomi Universitas Indonesia Athor Subroto menyebutkan, data Bank Dunia ternyata peran swasta pada proyek infrastruktur di Indonesia hanya dua persen. "Dibanding beberapa negara ASEAN sangat jauh, misalnya Filipina yang mencapai hingga 44 persen," kata Athor.