Menteri Bambang minta Bappeda punya Helicopter View

Merdeka.com - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro meminta agar pemerintah daerah memiliki helicopter view (pemetaan wilayah). Tujuannya, untuk membaca situasi lokal secara menyeluruh sehingga mampu membuat kebijakan pembangunan pendorong pertumbuhan ekonomi.

"Bappeda harus miliki helicopter view agar bisa memetakan isu secara komprehensif dan membidik pembangunan yang paling bermanfaat bagi masyarakat," kata Bambang melalui keterangan resminya di Jakarta, Jumat (7/10).

Dengan adanya helicopter view, Bappeda mampu menyusun perencanaan pembangunan yang multi-sektoral guna memberikan rekomendasi strategis yang dapat berpengaruh langsung terhadap pembangunan daerah, termasuk mengenai efektivitas pemekaran daerah.

Sebab, biaya pemekaran daerah untuk membuat organisasi pemerintahan dan sejumlah dinas baru, memakan anggaran yang sangat besar. Sehingga, pemerintah tidak memiliki dana lebih untuk membangun infrastruktur.

"Bappeda harus analitis dan memberi masukan kepada kabupaten/provinsi agar tidak berpikir pemekaran demi transfer anggaran," imbuhnya.

Selain itu, Bappeda juga harus berperan dalam mewujudkan desentralisasi ekonomi. Sebab, daerah sangat jarang menginisiasi kegiatan ekonomi karena masih mengikuti pemerintah pusat.

Dari sudut pandang administratif birokrasi, Bappeda juga harus mampu menciptakan iklim kerja yang baik agar sumber daya manusia yang berkualitas tetap berkarya bagi daerah.

"Kualitas sumber daya manusia juga harus terus ditingkatkan dengan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga kontribusi yang diberikan dapat berlipat ganda," jelas Bambang.

Bambang berharap, Bappeda mampu menjaga kualitas pertumbuhan dengan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat. Menurutnya, Bappeda harus fokus pada pembelanjaan anggaran untuk program dan kegiatan yang mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan di dalam masyarakat.

"Bappeda seharusnya tidak hanya sekedar menjadi think tank pemerintah daerah, tetapi Bappeda juga harus bisa menentukan arah pembangunan daerah dan menjaga kecepatan pembangunan," pungkasnya.